Kebutuhan 60.000 Guru untuk Program Sekolah Rakyat: Tantangan dan Solusi Pemerintah

Program Sekolah Rakyat, inisiatif pemerintah untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu (desil 1-2), menghadapi tantangan signifikan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengajar. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Abdul Mu'ti, baru-baru ini mengungkapkan bahwa program ini membutuhkan sekitar 60.000 guru untuk dapat beroperasi secara optimal. Pernyataan ini disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).

Pemerintah saat ini tengah mengkaji berbagai skema untuk memenuhi kebutuhan guru tersebut. Opsi yang dipertimbangkan meliputi rekrutmen guru baru dan pendistribusian guru yang telah ada di daerah lain. Namun, Mendikbudristek mengakui bahwa proses ini akan membutuhkan waktu yang cukup panjang dan memerlukan perencanaan yang matang. "Itu nanti kita cari skemanya. Nanti mendistribusikan guru yang sudah ada atau rekrutmen baru. Nanti masih proses yang panjang," ujar Mu'ti.

Selain ketersediaan guru, kurikulum juga menjadi perhatian utama. Pemerintah menawarkan dua pilihan kurikulum: pertama, mengikuti kurikulum sekolah unggulan seperti Sekolah Garuda atau kurikulum internasional yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; dan kedua, menggunakan kurikulum nasional yang berlaku saat ini. Mendikbudristek menjelaskan bahwa pilihan kurikulum akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing Sekolah Rakyat. Sekolah unggul akan mengadopsi standar internasional, sementara sekolah lainnya akan mengikuti kurikulum nasional.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf telah mengumumkan kesiapan 50 Sekolah Rakyat untuk beroperasi pada tahun ini. Bangunan sekolah akan memanfaatkan aset pemerintah yang tidak terpakai, termasuk sekitar 40 sentra dan balai milik Kementerian Sosial, serta fasilitas dari Universitas Brawijaya dan UNESA di Surabaya. Program ini menargetkan jenjang pendidikan lengkap, dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), meskipun implementasinya akan bertahap sesuai dengan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia.

Proses seleksi calon siswa juga telah ditetapkan. Calon siswa dari desil 1 hingga 2 akan mengikuti tes akademik lanjutan untuk diterima di Sekolah Rakyat. Tantangan besar bagi keberhasilan program ini terletak pada kesiapan infrastruktur, penyediaan guru yang berkualitas dan memadai, serta implementasi kurikulum yang efektif dan relevan dengan kebutuhan siswa dari kalangan kurang mampu. Pemerintah perlu memastikan koordinasi dan kolaborasi yang erat antar kementerian terkait untuk mengatasi berbagai hambatan dan memastikan tercapainya tujuan mulia dari Program Sekolah Rakyat, yaitu memberikan akses pendidikan yang setara bagi seluruh anak Indonesia.

Langkah-langkah ke depan yang perlu diperhatikan:

• Perencanaan rekrutmen guru yang komprehensif: Meliputi proses seleksi, pelatihan, dan penempatan guru yang efektif dan efisien.
• Pendistribusian guru yang adil dan merata: Memastikan ketersediaan guru yang berkualitas di semua Sekolah Rakyat, terutama di daerah terpencil.
• Pengembangan kurikulum yang relevan: Memastikan kurikulum yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dari keluarga kurang mampu.
• Pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan: Untuk memastikan efektivitas program dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.