Sebuah survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia baru-baru ini menyoroti evaluasi publik terhadap kinerja para gubernur di enam provinsi di Pulau Jawa setelah 100 hari kerja pertama mereka. Survei ini, yang dilaksanakan antara tanggal 12 dan 19 Mei 2025, melibatkan 3.100 responden yang tersebar di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, dan Banten. Dengan menggunakan metode multistage random sampling dan wawancara tatap muka, survei ini memiliki margin of error antara 4,1 hingga 5 persen.

Hasil survei mengungkapkan perbedaan signifikan dalam tingkat kepuasan dan kesadaran masyarakat terhadap berbagai program yang digagas oleh para gubernur. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memimpin dengan tingkat kepuasan tertinggi, sementara Gubernur Jakarta, Pramono Anung, berada di urutan kelima.

Dedi Mulyadi menduduki puncak daftar dengan tingkat kepuasan mencapai 94,7 persen. Menurut Burhanuddin Muhtadi, Pendiri sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, keberhasilan Dedi Mulyadi sebagian besar disebabkan oleh kemampuannya untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memanfaatkan media sosial secara efektif. Dengan jutaan pengikut di berbagai platform seperti Facebook, YouTube, dan Instagram, program-programnya dapat disosialisasikan dengan mudah kepada masyarakat.

Namun, survei juga menyoroti kesenjangan yang signifikan antara tingkat kepuasan terhadap gubernur dan wakil gubernur. Di Jawa Barat, misalnya, tingkat kepuasan terhadap Wakil Gubernur Erwan Setiawan hanya mencapai 61,3 persen, selisih sekitar 30 persen dari Dedi Mulyadi. Hal ini mengindikasikan potensi kurangnya sinkronisasi antara birokrasi dan langkah-langkah yang diambil oleh gubernur.

Sejumlah kebijakan yang diprakarsai oleh Dedi Mulyadi juga mendapatkan dukungan luas dari masyarakat Jawa Barat. Salah satunya adalah program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer, yang diketahui oleh sebagian besar responden dan didukung oleh mayoritas dari mereka.

Berikut adalah daftar kebijakan Dedi Mulyadi yang mendapatkan dukungan signifikan:

• Program mengirim siswa bermasalah ke barak militer: Diketahui oleh 89,5% responden, dengan 61,4% setuju dan 31,5% sangat setuju.
• Larangan sekolah menggelar study tour: Diketahui oleh 89,8% responden, dengan 57,9% setuju dan 31,8% sangat setuju.
• Larangan sekolah menggelar wisuda: Diketahui oleh 91,1% responden, dengan 58,4% setuju dan 29,9% sangat setuju.
• Larangan perpisahan kelulusan di hotel atau gedung: Diketahui oleh 87,6% responden, dengan 64% setuju dan 26,8% sangat setuju.
• Larangan siswa membawa ponsel ke sekolah: Diketahui oleh 85,4% responden, dengan 63,0% setuju dan 21,6% sangat setuju.
• Larangan membawa kendaraan motor bagi siswa yang belum cukup umur: Diketahui oleh 90% responden, dengan 64,2% setuju dan 28,6% sangat setuju.
• Penertiban objek wisata ilegal di Puncak Bogor: Diketahui oleh 80,3% responden, dengan 69,8% setuju dan 20,5% sangat setuju.
• Penertiban bangunan liar di bantaran sungai: Diketahui oleh 82,2% responden, dengan 70,3% setuju dan 24% sangat setuju.

Di sisi lain, survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap Gubernur Jakarta Pramono Anung mencapai 60 persen, sementara Wakil Gubernur Rano Karno sedikit lebih tinggi dengan 60,5 persen. Angka ini menempatkan Pramono-Rano di posisi kelima dalam hal tingkat kepuasan masyarakat terhadap gubernur dan wakil gubernur di Pulau Jawa. Burhanuddin Muhtadi menyoroti bahwa eksposur media yang tinggi di Jakarta seharusnya menjadi otokritik bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tingkat kepuasan terhadap Pramono-Rano masih di bawah gubernur dan wakil gubernur dari DIY, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Hanya gubernur dan wakil gubernur Banten yang memiliki tingkat kepuasan masyarakat yang lebih rendah.

Berikut adalah rincian hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja gubernur dan wakil gubernur di enam provinsi di Pulau Jawa dalam 100 hari kerja:

1. Jawa Barat:
   • Gubernur Dedi Mulyadi: 94,7 persen
   • Wakil Gubernur Erwan Setiawan: 61,3 persen
2. DIY:
   • Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X: 83,8 persen
   • Wakil Gubernur KGPAA Paku Alam X: 76,0 persen
3. Jawa Timur:
   • Gubernur Khofifah Indar Parawansa: 75,3 persen
   • Wakil Gubernur Emil Dardak: 71,7 persen
4. Jawa Tengah:
   • Gubernur Ahmad Luthfi: 62,5 persen
   • Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen: 61,4 persen
5. Jakarta:
   • Gubernur Pramono Anung: 60,0 persen
   • Wakil Gubernur Rano Karno: 60,5 persen
6. Banten:
   • Gubernur Andra Soni: 50,8 persen
   • Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah: 42,3 persen