Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, kembali menjadi sorotan. Keputusan krusial terkait hal ini akan ditentukan dalam sidang Tim Pengkajian dan Penelitian Gelar Pahlawan Pusat (TP2GP) yang dijadwalkan pada Juni 2025.

Wacana mengenai pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto telah berulang kali mencuat dan selalu memicu perdebatan sengit di masyarakat. Ada pihak yang menilai Soeharto layak mendapatkan gelar tersebut atas jasanya dalam memimpin pembangunan nasional, sementara pihak lain menyoroti catatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serta praktik korupsi yang terjadi selama era Orde Baru.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menjelaskan bahwa sidang TP2GP yang bersifat adhoc akan membahas seluruh nama tokoh yang diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional. Kementerian Sosial (Kemensos) saat ini sedang menampung berbagai usulan gelar pahlawan dari masyarakat yang disampaikan melalui jalur resmi pemerintah daerah. Nama-nama tersebut kemudian akan diuji kelayakannya oleh TP2GP, yang terdiri dari para ahli sejarah, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.

Agus Jabo menegaskan bahwa sidang tim TP2GP tidak hanya mempertimbangkan aspek historis, tetapi juga masukan dari publik terkait rekam jejak dan kontribusi tokoh yang diusulkan. Semua aspirasi publik, baik yang mendukung maupun yang menolak, akan didengarkan dan menjadi bagian dari proses penilaian. Ia juga menambahkan bahwa tim pengkajian akan menilai apakah para tokoh yang diusulkan memenuhi syarat atau tidak.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, juga menyampaikan bahwa proses pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto masih dalam tahap pengkajian oleh tim khusus. Ia menegaskan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional tidak bisa dilakukan secara instan dan harus melewati sejumlah tahapan yang ketat serta memakan waktu antara satu hingga tiga tahun. Proses ini melibatkan mendengarkan, mempelajari, dan membahas di tim gelar pahlawan dengan seksama memperhatikan semua aspek.

Ketua DPR, Puan Maharani, menyerahkan proses pemberian gelar pahlawan nasional Soeharto kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Ia berharap agar proses kajian dilakukan secara obyektif dan menyerahkan penilaian kepada dewan tersebut.

Selain Soeharto, terdapat sejumlah tokoh lain yang kembali diusulkan menjadi pahlawan nasional tahun 2025, di antaranya:

• K.H. Abdurrahman Wahid (Jawa Timur)
• K.H. Bisri Sansuri (Jawa Timur)
• Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah)
• Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh)
• K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat)

Sementara itu, empat nama baru yang diusulkan tahun ini adalah:

• Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali)
• Deman Tende (Sulawesi Barat)
• Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara)
• K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur)

Proses nominasi para tokoh untuk menjadi pahlawan nasional akan ditentukan dalam sidang TP2GP pada Juni mendatang. Keputusan ini akan menjadi penentu bagi kelanjutan wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto dan tokoh-tokoh lainnya.