Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melihat potensi besar pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan jurusan tata boga untuk berkontribusi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menyampaikan bahwa keterlibatan SMK ini dapat diwujudkan melalui penyediaan makanan bergizi, khususnya bagi siswa di sekolah mereka sendiri. Pengalaman SMK dalam melayani pesanan katering selama ini menjadi modal berharga untuk mendukung program tersebut.

"Ini justru menjadi bagian dari pelatihan dan praktik bagi siswa-siswa kita di SMK," ujar Sumarno usai menghadiri rapat paripurna di Kantor DPRD Jawa Tengah, Rabu (28/5/2025).

Sumarno menyoroti bahwa beberapa SMK di Jawa Tengah telah memiliki kantin dan layanan katering yang bersertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Oleh karena itu, pemanfaatan potensi ini menjadi penting agar SMK tidak hanya menerima pasokan MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menekankan perlunya melibatkan kantin sekolah dalam program MBG, mengingat keberhasilan kantin sehat di tingkat SMA dalam memenuhi kebutuhan gizi siswa selama ini.

"Gubernur Jawa Tengah telah mengusulkan agar program MBG melibatkan kantin sekolah. Program kantin sehat di Jawa Tengah sudah berjalan dan telah bekerja sama dengan BPOM," imbuhnya.

Namun, realisasi rencana ini menghadapi kendala terkait ketentuan dari pemerintah pusat yang mengharuskan SPPG untuk melayani 3.000 hingga 3.500 paket makan anak. Jumlah siswa di masing-masing sekolah tidak mencukupi untuk memenuhi kuota tersebut. Hal ini berdampak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini mengelola kantin sekolah.

"Masalahnya, kapasitas SPPG itu kan 3.000 sampai 3.500 sasaran. Kalau di kantin sekolah, hanya untuk siswa di sekolah itu saja," jelas Sumarno.

Meski demikian, Sumarno menyambut baik jika kebijakan dari pemerintah pusat nantinya melibatkan SMK yang memiliki jurusan tata boga.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diminta untuk membantu Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mempercepat pelaksanaan MBG, terutama dalam hal koordinasi dan penyediaan lokasi. Pemerintah Provinsi juga berupaya agar daerah-daerah pinggiran menjadi fokus utama pelaksanaan MBG.

"Gubernur telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG untuk mempercepat pelaksanaan program ini. Provinsi akan memfasilitasi terkait dengan lokasi," pungkas Sumarno.

Berikut adalah beberapa poin penting yang menjadi fokus Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung program MBG:

• Pemberdayaan SMK: Melibatkan SMK jurusan tata boga dalam penyediaan makanan bergizi.
• Pemanfaatan Kantin Sekolah: Mengoptimalkan peran kantin sehat yang telah bersertifikasi BPOM.
• Koordinasi dengan BGN: Membantu BGN dalam mempercepat pelaksanaan MBG.
• Fokus pada Daerah Pinggiran: Memprioritaskan daerah-daerah pinggiran sebagai lokasi pelaksanaan MBG.
• Pembentukan Satgas MBG: Membentuk Satgas untuk mempercepat pelaksanaan program.