Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengintegrasikan sistem kamera pengawas (CCTV) ke dalam aplikasi Jakarta Kita (JAKI). Inisiatif ini memungkinkan warga untuk mengajukan permohonan akses rekaman CCTV sebagai bukti pelaporan tindak kriminal kepada pihak kepolisian.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Budi Awaludin, menjelaskan bahwa seluruh CCTV yang tersebar di berbagai lokasi strategis di ibu kota terhubung dengan pusat kendali (dashboard) yang dipantau secara berkala oleh petugas. Akses ke rekaman ini dapat dimanfaatkan oleh korban atau saksi tindak kejahatan yang terjadi di ruang publik.

"Jika masyarakat mengalami atau menyaksikan tindak kriminal seperti pencurian, mereka dapat melaporkannya kepada pihak kepolisian. Apabila kejadian tersebut terekam oleh CCTV milik Pemprov DKI, kami siap membantu menyediakan rekaman tersebut sebagai barang bukti," ujar Budi Awaludin di sela-sela acara peluncuran penambahan CCTV di Terowongan Kendal, Jakarta Pusat.

Lebih lanjut, Pemprov DKI berencana memperluas akses pemantauan CCTV hingga tingkat kelurahan. Dengan demikian, petugas kelurahan dan elemen masyarakat seperti Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dapat turut serta memantau kondisi lingkungan secara langsung. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing.

Selain integrasi CCTV, Pemprov DKI juga mengoptimalkan sistem pengaduan Lapor Warga melalui aplikasi JAKI. Aplikasi ini menjadi kanal utama bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan laporan terkait berbagai permasalahan perkotaan. Pemerintah menjamin kerahasiaan data pelapor dan memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara cepat dan efektif.

"Kami mendorong warga untuk memanfaatkan aplikasi JAKI karena sistemnya responsif, dilengkapi dengan fitur geotagging, dan terhubung langsung dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Melalui sistem ini, kami menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan setiap laporan," tegas Budi Awaludin.

Sebagai informasi tambahan, Pemprov DKI baru saja meluncurkan 100 unit CCTV baru yang dipasang di berbagai taman kota, wilayah rawan bencana, hingga lingkungan RT dan RW. Penambahan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat sistem pemantauan berbasis teknologi guna meningkatkan keamanan dan respon cepat di ruang publik.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang turut hadir dalam acara peluncuran, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 1.500 unit CCTV yang tersebar di berbagai lokasi strategis di ibu kota, termasuk di 12 taman kota yang beroperasi selama 24 jam.

Penambahan jumlah CCTV ini adalah langkah awal yang berasal dari kajian berkelanjutan mengenai kebutuhan kamera pengawas di seluruh wilayah Jakarta. Untuk kedepannya, penambahan akan terus disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dan ketersediaan anggaran yang ada.

Menurut data yang ada, lebih dari 91% laporan masyarakat masuk melalui JAKI. Dengan adanya penambahan fitur baru dan integrasi CCTV, aplikasi ini menjadi alat utama komunikasi antara warga dan Pemprov DKI.