Konflik Ormas di Kawasan Industri: Laporan Polisi Jadi Solusi, Bukan Perselisihan

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, Said Iqbal, memberikan tanggapan terkait maraknya aksi premanisme yang diduga dilakukan oknum organisasi masyarakat (ormas) di kawasan industri. Keluhan dari pihak pengusaha terkait praktik pemalakan ini telah menjadi perhatian publik. Iqbal dengan tegas menyatakan bahwa tindakan pemerasan tersebut tidak dapat ditoleransi dan menekankan pentingnya jalur hukum dalam mengatasi permasalahan ini.

Alih-alih berkonflik terbuka, Iqbal mendesak para pengusaha untuk mengambil langkah-langkah yang lebih konstruktif. "Solusi yang tepat adalah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib," tegas Iqbal dalam konferensi pers virtual Selasa (4/3/2025). Ia menambahkan, "Sebelum melapor ke polisi, pengusaha dapat terlebih dahulu mengkomunikasikan permasalahan ini ke aparat RT/RW setempat, mengingat aktivitas bisnis mereka berada di wilayah tersebut. Hal ini sebagai langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan secara lebih damai dan efektif." Iqbal menekankan perlunya pendekatan yang terukur dan menghindari eskalasi konflik yang tidak perlu.

Lebih lanjut, Iqbal menyarankan pendekatan yang lebih proaktif dalam membangun hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar tempat usaha. Ia menilai, akar permasalahan pemalakan seringkali bermula dari kurangnya interaksi positif antara pengusaha dan masyarakat sekitar. "Membangun relasi yang baik dengan warga sekitar sangat penting," ujar Iqbal. "Dengan hubungan yang baik, potensi pungutan liar dapat diminimalisir. Bahkan, sumbangan sukarela dalam bentuk dana CSR, meskipun nominalnya kecil, dapat diterima dengan baik apabila dijalin komunikasi yang positif." Ia mencontohkan pemberian sumbangan kecil pada hari-hari besar keagamaan atau hari kemerdekaan, sekitar Rp 100.000-200.000, dapat diterima dengan ikhlas jika diberikan dengan niat baik. Yang terpenting, tegas Iqbal, adalah menghindari praktik pungutan liar yang bersifat paksaan.

Iqbal juga mengingatkan para pengusaha untuk memiliki kesadaran sosial dan etika bisnis yang baik, khususnya mengingat lokasi usaha mereka berada di atas lahan masyarakat. "Para pengusaha perlu menyadari bahwa lahan yang mereka gunakan untuk berbisnis merupakan lahan masyarakat," katanya. "Seringkali, lahan tersebut dibeli dengan harga yang relatif murah. Oleh karena itu, memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar merupakan bentuk timbal balik yang wajar dan bertanggung jawab." Ia menyoroti ketidakseimbangan antara keuntungan bisnis yang diperoleh dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar yang mungkin terdampak.

Kesimpulannya, Said Iqbal menekankan pentingnya jalur hukum dan penyelesaian masalah secara damai melalui komunikasi yang baik. Ia mendesak pengusaha untuk tidak ragu melapor ke polisi jika mengalami aksi premanisme, dan secara proaktif membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar untuk mencegah konflik yang berpotensi merugikan semua pihak. Pendekatan yang bijak dan bertanggung jawab menjadi kunci utama untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan.