Industri Perhotelan Jawa Barat di Ambang Krisis: Gelombang PHK Mengintai

Sektor perhotelan di Jawa Barat menghadapi tantangan berat dengan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang membayangi. Situasi ini merupakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang berimbas signifikan terhadap industri pariwisata dan perhotelan. Kondisi ini memicu kekhawatiran mendalam di kalangan pelaku usaha dan pekerja.

Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat, Dodi Ahmad, mengungkapkan bahwa ribuan pekerja hotel di wilayahnya berpotensi kehilangan pekerjaan jika tidak ada perubahan kebijakan yang memberikan kelonggaran hingga semester kedua tahun 2025. Proyeksi PHK mencapai 10 hingga 30 persen dari total tenaga kerja di sektor perhotelan Jawa Barat.

"Jika kondisi ini berlanjut tanpa adanya perubahan kebijakan dari pemerintah, sangat mungkin terjadi PHK dalam kisaran 10-30 persen," ujar Dodi, menggarisbawahi urgensi situasi yang dihadapi.

Kondisi serupa juga dirasakan di berbagai daerah lain di Indonesia. Tekanan terhadap industri perhotelan semakin terasa dengan adanya laporan penutupan beberapa hotel di wilayah Bogor dan Depok. Hotel-hotel lain terpaksa mengambil langkah efisiensi dengan mengurangi jam kerja karyawan dan memberlakukan sistem kerja bergilir.

Berikut adalah dampak yang dirasakan:

• Penutupan hotel di Bogor dan Depok.
• Pengurangan jam kerja dan sistem kerja bergilir.
• Penurunan pendapatan karyawan.

"Sejauh ini, PHK massal belum terjadi di Jawa Barat, tetapi beberapa hotel di Depok dan Bogor telah menutup operasional mereka. Di Bandung dan daerah lain, belum ada laporan PHK, namun pengaturan jadwal kerja karyawan telah dilakukan," jelas Dodi.

Penurunan tingkat hunian kamar hotel juga menjadi faktor utama yang memperburuk situasi. Data dari 18 BPC PHRI di Jawa Barat menunjukkan bahwa tingkat okupansi hotel rata-rata hanya mencapai 42 persen sejak Januari hingga Mei 2025. Padahal, pada periode yang sama tahun sebelumnya, tingkat hunian hotel di Jawa Barat mencapai 80-82 persen setiap bulan.

Kota Bandung, sebagai pusat utama industri perhotelan di Jawa Barat, juga mengalami penurunan serupa. Dodi menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama penurunan ini adalah kebijakan pembatasan perjalanan dinas instansi pemerintah hingga 50 persen. Kegiatan pemerintah biasanya menyumbang hampir 40 persen dari total okupansi hotel bintang 3 hingga 5.

Penurunan ini juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti penurunan daya beli masyarakat akibat PHK di berbagai sektor dan berkurangnya kunjungan dari agen perjalanan dan perusahaan swasta. Banyak orang kini lebih memilih untuk menggunakan tabungan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari daripada untuk berwisata.

Dari total 770 hotel anggota PHRI di Jawa Barat, hanya sekitar 454 yang masih beroperasi. Jumlah kamar yang tersedia mencapai 40.600, dengan jumlah karyawan aktif sekitar 26.600 orang. PHRI Jawa Barat berharap pemerintah dapat memberikan kelonggaran anggaran pada semester kedua tahun ini untuk membangkitkan kembali sektor perhotelan dan ekonomi daerah secara umum.

"Kami berharap ada pelonggaran terkait kegiatan pemerintah, sehingga ekonomi dapat kembali bergerak. Jika ada kegiatan pemerintah, semua sektor akan terbantu, tidak hanya hotel, tetapi juga bidang lainnya," pungkas Dodi.