Indikator Politik Indonesia baru-baru ini merilis hasil survei yang mengukur kinerja 100 hari para gubernur di seluruh Pulau Jawa. Survei yang dilakukan pada tanggal 12 hingga 19 Mei 2025 ini mengungkap bahwa Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memperoleh tingkat apresiasi tertinggi dari masyarakat dibandingkan dengan gubernur lainnya. Survei ini melibatkan responden dari enam provinsi di Jawa, menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error antara 4,1 hingga 5 persen.

Menurut Burhanuddin Muhtadi, Pendiri sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, tingkat kepuasan terhadap kinerja Dedi Mulyadi mencapai angka yang signifikan, yaitu 94,7 persen. Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada tingginya apresiasi ini adalah visibilitas dan pemanfaatan media sosial yang efektif oleh sang gubernur. Dedi Mulyadi diketahui memiliki lebih dari 12 juta pengikut di Facebook dan aktif berinteraksi dengan masyarakat secara daring. Hal ini menciptakan awareness yang tinggi dan membuat publik merasa dekat dengan pemimpinnya.

Di posisi kedua, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, meraih tingkat kepuasan publik sebesar 83,8 persen. Meskipun tidak terlalu aktif di media sosial, Sri Sultan Hamengkubuwono X tetap mendapatkan apresiasi yang tinggi dari warganya. Hal ini diduga karena masyarakat Yogyakarta memiliki kecenderungan untuk tidak memberikan evaluasi negatif terhadap rajanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menempati urutan ketiga dengan tingkat kepuasan 75,3 persen. Meskipun dikenal sebagai figur politik yang tangguh, survei ini menunjukkan bahwa awareness masyarakat terhadap program-program yang dijalankan oleh Khofifah masih perlu ditingkatkan melalui pemanfaatan media sosial yang lebih optimal.

Di DKI Jakarta, survei menunjukkan bahwa 60 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Gubernur Pramono Anung. Namun, tingkat pengetahuan warga terhadap program-program yang dijalankan oleh pemerintah provinsi masih tergolong rendah. Burhanuddin Muhtadi menyoroti kurangnya sosialisasi program-program pemerintah, seperti pembukaan perpustakaan dengan jam operasional yang diperpanjang. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam komunikasi publik yang perlu diperbaiki.

Secara umum, survei ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap gubernur cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan wakil gubernur. Provinsi Banten mencatat tingkat kepuasan terendah di antara provinsi-provinsi lain di Jawa. Selain itu, di Jawa Tengah dan Banten, banyak warga yang tidak mengetahui program-program unggulan yang dijalankan oleh gubernur, meskipun program-program tersebut dinilai baik oleh mereka yang mengetahuinya.

Burhanuddin Muhtadi menekankan bahwa kemampuan gubernur dalam menyosialisasikan program-program melalui media, terutama media sosial, memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat kepuasan publik. Dalam sistem demokrasi, program yang baik saja tidak cukup; masyarakat perlu mengetahui dan merasa dilibatkan dalam proses pembangunan.