Inisiatif Legislatif Mendesak: MPR Diharapkan Proaktif dalam Penyelesaian Konflik Papua
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui wadah MPR for Papua, masih menanti panduan dari pemerintah pusat untuk memulai dialog komprehensif dalam rangka mencari solusi permanen atas konflik berkepanjangan di Papua. Menanggapi situasi ini, Amiruddin Al Rahab, seorang pakar isu Hak Asasi Manusia (HAM) Papua yang juga pernah menjabat sebagai Komisioner Komnas HAM, mendorong MPR for Papua untuk mengambil langkah proaktif.
Rahab menekankan bahwa meskipun menunggu arahan pemerintah adalah hal yang baik, hal itu saja tidak cukup. Menurutnya, yang paling dibutuhkan Papua saat ini adalah tindakan nyata dari MPR, dengan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki sebagai lembaga legislatif yang terdiri dari DPR dan DPD.
Ia menyarankan agar MPR for Papua segera membuat keputusan strategis mengenai langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk menyelesaikan konflik. Inisiatif ini, menurutnya, seharusnya muncul dari lembaga legislatif, bukan semata-mata bergantung pada pemerintah. Rahab mengusulkan agar MPR menyusun resolusi yang berisi langkah-langkah penyelesaian masalah Papua yang kemudian diajukan kepada pemerintah. Hal ini akan memicu diskusi konstruktif di antara pemerintah dan masyarakat. Ia mempertanyakan mengapa lembaga legislatif harus menunggu arahan dari eksekutif.
Lebih lanjut, Rahab mengusulkan agar MPR for Papua mengadakan pertemuan intensif dengan para kepala daerah di Papua. Ia berpendapat bahwa para gubernur dan bupati/walikota adalah pihak yang paling memahami dinamika dan kompleksitas permasalahan di lapangan.
Selain itu, Rahab juga menyarankan agar MPR for Papua mengundang berbagai instansi pemerintah terkait untuk berdiskusi dan bertukar informasi. Instansi-instansi tersebut meliputi TNI, Polri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta Komnas HAM. Dari forum diskusi ini, MPR for Papua diharapkan dapat merumuskan pokok-pokok pikiran yang komprehensif sebagai landasan untuk mengurai dan menyelesaikan konflik di Papua.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPD yang juga merupakan Ketua MPR for Papua, Yorrys Raweyai, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah terkait langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan konflik Papua. Raweyai menyoroti bahwa konflik di Papua telah berlangsung selama beberapa dekade tanpa menunjukkan tanda-tanda penyelesaian.
Raweyai juga menyoroti peningkatan eskalasi konflik dalam beberapa minggu terakhir, yang mengakibatkan banyaknya korban dan pengungsi. Ia mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi para pengungsi yang kehilangan tempat tinggal dan hidup dalam ketidakpastian. Raweyai mendesak pemerintah untuk memberikan kejelasan mengenai arah dan strategi penyelesaian konflik di Papua.
Raweyai menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan di Papua. Ia mengkritik kebijakan pengerahan aparat non-organik, yang menurutnya justru memperburuk trauma masyarakat Papua dan memperkuat stigma bahwa mereka hanya dianggap sebagai objek pengamanan, bukan sebagai subjek kemanusiaan.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris MPR for Papua, Filep Wamafma, menyampaikan pernyataan sikapnya terkait konflik bersenjata yang terjadi di wilayah pegunungan Papua, seperti Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Nduga, dan beberapa wilayah lainnya.