Menjelang puncak ibadah haji, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Tim Pengawas (Timwas) Haji memulai serangkaian inspeksi komprehensif di Tanah Suci. Timwas yang terbagi dalam dua gelombang ini, telah tiba di Madinah pada hari Rabu (28/5/2025), memulai tugasnya untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan para jemaah haji Indonesia.

Fokus utama Timwas adalah meninjau kesiapan fasilitas di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), area krusial dalam pelaksanaan ibadah haji. Koordinasi intensif dengan Kementerian Agama RI menjadi prioritas, terutama terkait layanan yang dijanjikan kepada jemaah haji. Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menekankan beberapa poin penting yang menjadi perhatian Timwas:

• Integrasi Sistem Nusuk: Memastikan sistem Nusuk berfungsi optimal dan mempermudah jemaah dalam mengakses layanan haji.
• Penyatuan Jemaah Terpisah: Memastikan jemaah yang terpisah dari keluarga atau rombongan dapat disatukan kembali, meskipun laporan menunjukkan sebagian besar masalah ini telah teratasi.
• Antisipasi Masalah Penempatan: Mencegah terulangnya masalah penempatan jemaah yang kurang ideal, seperti yang terjadi saat kedatangan di awal musim haji. Timwas akan mengusulkan langkah-langkah darurat dan diskresi kepada Kementerian Haji Saudi jika diperlukan.

Marwan Dasopang menyoroti pentingnya mempermudah penyatuan keluarga dalam penempatan. Ia mengusulkan agar syarikah (perusahaan penyedia layanan haji) diberikan fleksibilitas untuk menempatkan keluarga dalam satu kamar, tanpa mengurangi kualitas layanan yang diberikan. Menurutnya, hal ini lebih penting daripada sekadar berfokus pada jumlah visa yang diterbitkan. Timwas akan berdialog dengan syarikah dan Kementerian Haji Saudi untuk mencari solusi terbaik.

Selain Armuzna, Timwas juga akan mengawasi implementasi hasil Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII, termasuk standar pemondokan jemaah. Mereka akan memeriksa hotel-hotel yang digunakan, memastikan fasilitas yang dijanjikan tersedia, seperti:

• Kamar yang layak dan sesuai standar
• Jumlah penghuni kamar yang sesuai
• Ketersediaan lift dan fasilitas pendukung lainnya
• Tempat cuci jemur pakaian

Timwas juga akan mempertimbangkan kesepakatan terkait jarak pemondokan dari Masjidil Haram. Program Nuzul, yang memungkinkan jemaah untuk tinggal lebih dekat dengan Masjidil Haram, juga akan dievaluasi, terutama terkait jarak yang harus ditempuh jemaah dari Jamarat ke hotel.

Aspek lain yang menjadi perhatian Timwas adalah layanan katering. Mereka akan memastikan makanan yang disajikan bercita rasa Nusantara, serta memeriksa kondisi dapur, proses pengemasan, dan kebersihan saat pengantaran. Meskipun Komisi IX DPR RI memiliki tim khusus untuk mengawasi kesehatan jemaah, Timwas Haji juga akan turut memantau aspek ini.

Timwas DPR RI berkomitmen untuk mengawasi seluruh aspek penyelenggaraan ibadah haji, demi memastikan para jemaah haji Indonesia dapat menjalankan ibadahnya dengan aman, nyaman, dan khusyuk.