Kebijakan larangan study tour yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berimbas signifikan terhadap kelangsungan bisnis Perusahaan Otobus (PO) di berbagai daerah. Di Majalengka, PO BS Guvilli merasakan dampak paling parah dengan penurunan pendapatan yang mencapai 50 persen.

Manajer Operasional PO BS Guvilli Majalengka, Dedi Supriadi, mengungkapkan bahwa pembatalan pemesanan armada untuk kegiatan studi wisata terjadi secara masif sejak larangan tersebut diberlakukan. Sebelumnya, sekolah-sekolah dari tingkat TK hingga SMA menjadi pelanggan utama yang menyewa bus untuk perjalanan wisata edukatif ke berbagai destinasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Namun, kekhawatiran akan konsekuensi dari larangan study tour membuat pihak sekolah enggan untuk melanjutkan rencana perjalanan mereka.

"Penurunan pendapatan sangat terasa, mencapai sekitar 50 persen. Sebelumnya, pesanan datang dari TK, SD, SMP hingga SMA/SMK. Saat ini, pihak sekolah ragu-ragu memberangkatkan study tour karena khawatir akan berbagai konsekuensi," ujar Dedi.

Penurunan pendapatan ini berdampak langsung pada kesejahteraan karyawan, terutama sopir dan kondektur. Sistem kerja yang berbasis 'kas borong' membuat mereka hanya mendapatkan penghasilan jika ada keberangkatan. Dengan minimnya pesanan, banyak karyawan yang kehilangan mata pencaharian.

"Jika tidak ada keberangkatan, mereka tidak mendapatkan penghasilan. Statusnya memang karyawan, tetapi tidak digaji bulanan," jelas Dedi.

PO BS Guvilli kini hanya mengandalkan pesanan untuk perjalanan ziarah dan kegiatan lainnya, yang hanya menyumbang sekitar 50 persen dari aktivitas normal. Dedi berharap pemerintah dapat mengevaluasi kebijakan larangan study tour dan memberikan solusi yang adil bagi semua pihak.

Ia mengusulkan agar pemerintah memberikan ruang bagi kegiatan edukasi dengan rute wisata yang berfokus pada potensi Jawa Barat. Destinasi seperti sentra kebudayaan, pertanian, situs purbakala, kebun binatang, pantai, dan kawasan industri di Bekasi, Cikarang, Subang, serta Majalengka dapat menjadi tujuan study tour yang bermanfaat.

"Sentra-sentra kebudayaan, pertanian, dan situs kepurbakalaan di Jabar banyak. Kebun binatang, pantai, kunjungan industri di Bekasi, Cikarang, Subang, dan Majalengka sendiri bisa menjadi tujuan studi. Harapannya dibuat senormal mungkin, kalau perlu ada petunjuk teknisnya," imbuhnya.

Selain itu, Dedi juga berharap adanya dialog resmi antara pemerintah dan pengusaha bus untuk mencari solusi bersama. Selama ini, pengusaha bus belum pernah diajak berdiskusi mengenai kebijakan study tour. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri pariwisata untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

"Kami juga telah melakukan rembugan dengan asosiasi lain di bidang wisata untuk mencari solusi atas dampak yang dihasilkan. Akan semakin optimal jika penggalian solusi tersebut dilakukan bersama-sama antara pemerintah dengan kami yang terdampak. Pada prinsipnya, kami sangat mendukung bobot perjalanan dan kunjungan para siswa menitikberatkan kepada observasi, edukasi, dan inovasi pendidikan," pungkasnya.