Evaluasi 100 Hari Kerja: Minimnya Respon Publik Jakarta terhadap Program Gubernur Pramono Anung

Survei terbaru yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia mengungkap temuan menarik terkait evaluasi publik terhadap kinerja gubernur di enam provinsi di Pulau Jawa, termasuk DKI Jakarta. Fokus utama survei ini adalah mengukur tingkat pengetahuan dan respon warga Jakarta terhadap program-program yang digagas oleh Gubernur Pramono Anung selama 100 hari masa jabatannya.

Temuan survei menunjukkan bahwa, meskipun Jakarta merupakan pusat informasi dengan penetrasi media dan media sosial yang tinggi, tingkat pengetahuan warga terhadap program-program spesifik yang dijalankan oleh Gubernur Pramono Anung masih tergolong rendah. Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, menyoroti hal ini sebagai sebuah ironi, mengingat tingginya eksposur informasi di Ibu Kota.

Salah satu contoh yang diangkat adalah program perluasan jam operasional perpustakaan umum. Survei menunjukkan bahwa hanya sekitar sepertiga warga Jakarta yang mengetahui inisiatif ini. Burhanuddin menekankan pentingnya evaluasi diri bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan sosialisasi program secara lebih agresif dan kreatif, dengan memanfaatkan berbagai kanal komunikasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari warga.

Survei yang melibatkan 500 responden di Jakarta pada tanggal 12 hingga 19 Mei 2025 ini, menggunakan metode multistage random sampling dengan wawancara tatap muka langsung. Margin of error dalam survei ini adalah ±4,5 persen.

Selain tingkat pengetahuan, survei juga mengukur respon warga terhadap program-program yang telah disosialisasikan. Adam Kamil, Direktur Riset Indikator, menyampaikan bahwa meskipun beberapa program seperti job fair cukup dikenal oleh warga, tingkat optimisme terhadap efektivitas program-program tersebut masih relatif rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa sosialisasi yang gencar saja tidak cukup, tetapi substansi dan manfaat program juga harus dirasakan langsung oleh masyarakat.

Perbandingan dengan provinsi lain, khususnya Jawa Barat, menunjukkan perbedaan signifikan dalam persepsi publik terhadap kinerja gubernur. Di Jawa Barat, tingkat kepuasan terhadap Gubernur Dedi Mulyadi jauh lebih tinggi. Burhanuddin menjelaskan bahwa salah satu faktor kunci keberhasilan Dedi Mulyadi adalah kemampuannya dalam membangun komunikasi publik yang efektif, terutama melalui media sosial, serta kedekatannya dengan masyarakat.

Burhanuddin menekankan bahwa keberhasilan komunikasi publik seperti yang dicapai oleh Dedi Mulyadi dapat menjadi pembelajaran berharga bagi kepala daerah lain. Dalam konteks demokrasi, teknokrasi saja tidak cukup; kesadaran dan kepercayaan publik harus dibangun melalui komunikasi dua arah yang aktif, dan hal ini harus menjadi bagian integral dari kinerja seorang gubernur.

Secara keseluruhan, Indikator Politik Indonesia menilai bahwa evaluasi publik terhadap 100 hari kerja gubernur memiliki nilai penting sebagai umpan balik awal. Umpan balik ini dapat digunakan untuk menyempurnakan program-program yang telah digagas, serta membangun keterhubungan yang lebih baik dengan warga di era informasi yang terbuka saat ini.

Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari hasil survei:

• Tingkat pengetahuan warga Jakarta terhadap program-program Gubernur Pramono Anung masih rendah.
• Sosialisasi program perlu ditingkatkan secara lebih agresif dan kreatif.
• Substansi dan manfaat program harus dirasakan langsung oleh masyarakat.
• Komunikasi publik yang efektif sangat penting untuk membangun kepercayaan publik.