Kontroversi Ayam Goreng Widuran: Menu Nonhalal yang Terungkap Setelah Puluhan Tahun

Sebuah restoran ayam goreng legendaris di Solo, Ayam Goreng Widuran, tengah menjadi sorotan publik setelah pengakuan bahwa mereka menyajikan menu nonhalal. Pengungkapan ini, yang muncul puluhan tahun setelah restoran ini berdiri, memicu reaksi beragam dari masyarakat, terutama pelanggan muslim yang merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas sejak awal.

Isu ini pertama kali mencuat melalui unggahan di media sosial, di mana seorang pengguna mengungkapkan fakta bahwa Ayam Goreng Widuran ternyata menawarkan hidangan yang tidak sesuai dengan prinsip halal. Sontak, unggahan ini memicu perdebatan dan kekecewaan di kalangan warganet. Banyak pelanggan yang mengaku baru mengetahui informasi tersebut, padahal mereka telah lama menjadi pelanggan setia restoran ini.

Klarifikasi dan Penjelasan dari Pihak Ayam Goreng Widuran

Menanggapi kehebohan yang terjadi, pihak Ayam Goreng Widuran mengeluarkan klarifikasi resmi melalui akun media sosial mereka. Dalam klarifikasi tersebut, mereka meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan menjelaskan bahwa unsur nonhalal terdapat pada minyak yang digunakan untuk menggoreng kremesan. Mereka menegaskan bahwa minyak yang digunakan untuk menggoreng ayam berbeda dan tidak mengandung unsur nonhalal.

Seorang pegawai yang bertugas di bagian penggorengan menjelaskan secara detail bahwa minyak khusus untuk kremesan tersebut mengandung bahan yang tidak halal. Minyak ini, menurutnya, hanya digunakan untuk membuat kremesan dan tidak digunakan untuk proses penggorengan ayam.

Tindakan Pemerintah Kota Solo dan Proses Asesmen

Isu ini menarik perhatian Pemerintah Kota Solo. Wali Kota Solo, Respati Ahmad Ardianto, mengambil tindakan cepat dengan memutuskan untuk menutup sementara restoran Ayam Goreng Widuran. Penutupan ini dilakukan untuk kepentingan asesmen oleh pihak berwenang, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Agama (Kemenag).

Wali Kota Solo menjelaskan bahwa jangka waktu penutupan akan ditentukan berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh BPOM dan Kemenag. Setelah verifikasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait selesai, barulah restoran tersebut dapat dibuka kembali.

Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Solo juga telah mengambil sampel dari berbagai bahan yang digunakan oleh Ayam Goreng Widuran, seperti minyak, ayam mentah, ayam matang, dan bumbu. Sampel-sampel ini kemudian diserahkan kepada BPOM untuk dilakukan pengujian lebih lanjut.

Kepala Disdag Solo, Agus Santosa, menjelaskan bahwa tujuan dari pengujian sampel ini adalah untuk mengidentifikasi bahan-bahan mana saja yang mengandung unsur nonhalal. Namun, ia belum dapat memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil uji sampel tersebut.

Laporan Polisi dan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang

Kasus Ayam Goreng Widuran ini semakin kompleks dengan adanya laporan polisi dari seorang warga Solo bernama Mochamad Burhannudin. Didampingi oleh ormas Islam Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS), Burhannudin melaporkan Ayam Goreng Widuran atas dugaan penipuan dan pelanggaran undang-undang jaminan produk halal.

Burhannudin menyatakan kekecewaannya karena Ayam Goreng Widuran baru berterus terang mengenai status nonhalal makanan mereka setelah isu ini viral. Ia merasa bahwa konsumen, terutama umat Islam, telah merasa tertipu karena tidak mendapatkan informasi yang jelas sejak awal.

Laporan polisi ini semakin memperpanjang daftar masalah yang dihadapi oleh Ayam Goreng Widuran. Kasus ini menjadi sorotan publik dan memicu diskusi mengenai pentingnya transparansi informasi mengenai kandungan bahan makanan, terutama bagi konsumen yang memiliki preferensi atau keyakinan tertentu terkait makanan yang mereka konsumsi.

Daftar Kata Kunci:

• Ayam Goreng Widuran
• Nonhalal
• Solo
• Klarifikasi
• BPOM
• Pemkot Solo
• Laporan Polisi
• DSKS
• Respati Ahmad Ardianto
• Penipuan