markdown Wacana mengenai kemungkinan pemasangan stairlift secara permanen di Candi Borobudur kini menjadi perbincangan hangat. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa usulan ini masih dalam tahap pertimbangan, dan keputusan akhir akan melibatkan berbagai pihak terkait. Hal ini disampaikan saat agenda Public Hearing di Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).

Menurut Hasan Nasbi, ide ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan para pengunjung lanjut usia (lansia) dan mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Pihak PCO mendengar langsung aspirasi dari umat Buddha dan kelompok pemerhati kebudayaan, yang menyambut baik inisiatif ini. Pemasangan stairlift diharapkan dapat membuat situs warisan budaya tersebut lebih inklusif, memungkinkan semua orang untuk menikmati keindahan dan nilai sejarah Candi Borobudur.

"Supaya cagar budaya, budaya kita, tempat-tempat bersejarah kita juga inklusif buat orang-orang yang secara usia, secara fisik punya keterbatasan, agar bisa menikmati itu," tutur Hasan.

Namun, wacana ini juga menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap konservasi bangunan candi. Pertimbangan teknis dan estetika tentu menjadi hal yang sangat penting. Sebelum keputusan final diambil, akan ada rapat koordinasi yang melibatkan Kementerian Kebudayaan, Dewan Cagar Budaya, serta pihak pengelola Candi Borobudur. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemasangan stairlift tidak merusak struktur asli candi dan tetap menjaga keasliannya sebagai warisan dunia.

Sebagai informasi, sebelumnya pemerintah telah menyiapkan stairlift sementara untuk kunjungan kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Persiapan ini dilakukan mengingat ketinggian Candi Borobudur yang mencapai sekitar 12 lantai. Dengan waktu kunjungan yang terbatas, stairlift dianggap sebagai solusi praktis untuk memudahkan kedua kepala negara tersebut mencapai puncak candi.

Wacana pemasangan stairlift permanen di Candi Borobudur ini menjadi contoh bagaimana pemerintah berusaha menyeimbangkan antara pelestarian warisan budaya dan peningkatan aksesibilitas bagi semua kalangan. Keputusan akhir akan menjadi penentu arah kebijakan dalam pengelolaan situs-situs bersejarah di Indonesia.