Analisis Mendalam Kondisi Ketenagakerjaan Nasional

Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) membuka potret kompleksitas dan tantangan yang dihadapi sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Peningkatan jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) menjadi 216,79 juta jiwa mencerminkan potensi besar, namun juga menghadirkan sejumlah isu krusial yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Dominasi Sektor Informal dan Kerentanan Pekerja

Salah satu sorotan utama adalah masih tingginya proporsi tenaga kerja yang terserap di sektor informal, mencapai hampir 60% dari total tenaga kerja. Kondisi ini menimbulkan kerentanan bagi para pekerja, mengingat karakteristik sektor informal yang seringkali minim perlindungan, jaminan sosial, dan kepastian pendapatan. Pekerja di sektor informal rentan terhadap fluktuasi ekonomi, kurang memiliki akses terhadap jaminan kesehatan dan pensiun, serta tidak mendapatkan pesangon ketika kehilangan pekerjaan.

Selain itu, data menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja di Indonesia bekerja tidak penuh waktu. Hal ini berdampak pada pendapatan yang lebih rendah dari rata-rata nasional atau Upah Minimum Kota (UMK), serta minimnya jaminan dan perlindungan kerja. Situasi ini memperburuk kondisi ketidakpastian ekonomi bagi sebagian besar tenaga kerja di Indonesia.

Sektor Pertanian: Tantangan Ganda

Sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Namun, sektor ini menghadapi tantangan ganda. Pertama, sektor pertanian sangat bergantung pada iklim dan cuaca, serta rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Kedua, sebagian besar pekerja di sektor pertanian bekerja paruh waktu dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah. Hal ini menyebabkan mereka sulit untuk bersaing di sektor lain yang membutuhkan keterampilan lebih tinggi.

Pemerintah perlu melakukan intervensi sektoral dan ekosistem untuk membenahi sektor pertanian. Hal ini meliputi penjagaan stabilitas harga, pengendalian pasokan pupuk dan pestisida, penyediaan pembiayaan berbunga rendah, serta pembangunan infrastruktur pertanian yang memadai.

Kesenjangan Pendapatan dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

Data upah rata-rata pekerja Indonesia yang hanya sekitar setengah dari pendapatan per kapita nasional mengindikasikan adanya kesenjangan pendapatan yang cukup tinggi. Hal ini tercermin dari gini rasio Indonesia yang masih tergolong tinggi, menunjukkan bahwa kue ekonomi nasional masih didominasi oleh kelompok atas.

Kondisi ini memberikan sinyal tentang pertumbuhan ekonomi yang tidak terlalu tinggi dan kurang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang ideal adalah pertumbuhan yang mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapai hal ini, Indonesia perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dengan mengembangkan sektor industri, jasa, dan teknologi yang mampu menyerap tenaga kerja terdidik dan berskill tinggi.

Arah Kebijakan Ketenagakerjaan ke Depan

Mencermati data dan analisis di atas, terdapat beberapa poin penting yang perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan ke depan:

• Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja: Pemerintah perlu meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri.
• Perlindungan Pekerja Sektor Informal: Perlu adanya upaya untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja di sektor informal.
• Pengembangan Sektor Pertanian: Pemerintah perlu membenahi ekosistem pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
• Peningkatan Upah dan Penghapusan Kesenjangan: Pemerintah perlu mendorong peningkatan upah dan mengurangi kesenjangan pendapatan melalui kebijakan yang berpihak pada pekerja.
• Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas: Indonesia perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dengan mengembangkan sektor industri, jasa, dan teknologi yang mampu menyerap tenaga kerja terdidik dan berskill tinggi.

Diharapkan dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat mengatasi tantangan ketenagakerjaan dan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.