Pernyataan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Budi Arie Setiadi, mengenai adanya partai politik yang menjadi mitra dalam bisnis judi online telah memicu gelombang reaksi keras dan berbuntut pada pelaporan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Pernyataan kontroversial ini pertama kali dilontarkan Budi Arie dalam sebuah acara diskusi publik, ketika menanggapi isu keterlibatannya dalam praktik judi online saat menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Budi Arie mengindikasikan bahwa ada pihak dari partai politik di parlemen yang mendekatinya terkait isu tersebut. Pernyataan ini sontak memicu respons negatif, terutama dari kader-kader PDI Perjuangan (PDI-P), meskipun Budi Arie tidak menyebutkan nama partai secara spesifik. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, yang juga merupakan tokoh penting PDI-P, meminta Budi Arie untuk segera mengklarifikasi pernyataannya guna menghindari kesimpangsiuran dan potensi fitnah.

Desakan klarifikasi juga datang dari anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi PDI-P, Sadarestuwati, yang meminta Budi Arie untuk mencabut pernyataannya dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui media massa. Permintaan maaf ini diharapkan dapat meredakan ketegangan yang timbul akibat tudingan tersebut. Anggota DPR RI lainnya, Darmadi Durianto, turut menimpali dengan mengingatkan Budi Arie untuk tidak menyebarkan fitnah, terutama di tengah situasi yang menurutnya sedang tidak tenang.

Merasa tersinggung dengan tudingan tersebut, sejumlah kader PDI-P memutuskan untuk mengambil langkah hukum dengan melaporkan Budi Arie ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau fitnah. Laporan tersebut telah diterima dan teregistrasi dengan nomor LP/B/250/V/2025/SPKT/Bareskrim Polri. Wiradarma Harefa, seorang kader PDI-P yang juga berprofesi sebagai advokat, menjelaskan bahwa pelaporan ini merupakan inisiatif pribadi para kader yang merasa tersakiti oleh pernyataan Budi Arie. Mereka menegaskan bahwa proses hukum akan terus berlanjut, bahkan jika Budi Arie nantinya menyampaikan klarifikasi atau permintaan maaf.

Para pelapor juga mengklaim bahwa tindakan mereka telah mendapatkan restu dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P. Puan Maharani pun memberikan lampu hijau atas pelaporan tersebut, sebagai upaya untuk menghindari fitnah dan hal-hal yang tidak diinginkan.

Menanggapi polemik yang berkembang, Budi Arie memilih untuk tidak memberikan komentar yang signifikan. Usai rapat dengan Komisi VI DPR RI, ia menolak untuk menanggapi pertanyaan wartawan terkait 'serangan' dari PDI-P. Ia hanya memberikan komentar terkait isu lain, yaitu mengenai Koperasi Desa Merah Putih, dan tetap bungkam mengenai judi online.

Berikut adalah poin-poin penting terkait perkembangan isu ini:

• Pernyataan Kontroversial: Budi Arie Setiadi menuding adanya partai mitra judi online.
• Reaksi Keras PDI-P: Kader PDI-P merasa tersinggung dan menuntut klarifikasi serta permintaan maaf.
• Pelaporan ke Bareskrim: Sejumlah kader PDI-P melaporkan Budi Arie atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah.
• Restu DPP PDI-P: Pelaporan diklaim telah mendapatkan restu dari DPP PDI-P.
• Respons Budi Arie: Budi Arie memilih untuk tidak memberikan komentar signifikan.

Kasus ini masih terus bergulir dan akan menjadi perhatian publik, terutama terkait implikasi politik dan hukum yang mungkin timbul.