Pemerintah Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, kembali menuai kontroversi dengan mengeluarkan kebijakan penundaan pemrosesan visa pelajar dan program pertukaran mahasiswa. Langkah ini, yang diumumkan melalui perintah Menteri Luar Negeri Marco Rubio, menginstruksikan seluruh kedutaan dan konsulat AS di seluruh dunia untuk menghentikan sementara penerbitan visa kategori tersebut.

Kebijakan ini secara langsung berdampak pada ribuan calon mahasiswa dan peserta program pertukaran yang berencana untuk melanjutkan studi atau berpartisipasi dalam kegiatan akademik di Amerika Serikat. Perintah tersebut secara spesifik melarang penerbitan "visa pelajar atau pertukaran tambahan... kapasitas penunjukan hingga panduan lebih lanjut dikeluarkan." Implikasi dari penundaan ini sangat luas, menimbulkan ketidakpastian dan potensi penundaan bagi mereka yang telah mendaftar atau berencana mendaftar ke universitas dan program di AS.

Selain penundaan pemrosesan visa, Departemen Luar Negeri AS juga mengumumkan rencana untuk memperketat proses pemeriksaan latar belakang bagi para pemohon visa pelajar dan pertukaran. Langkah ini mencakup pemeriksaan media sosial yang diperluas, yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko keamanan atau pandangan yang bertentangan dengan nilai-nilai Amerika. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Tammy Bruce, menekankan bahwa tujuan dari pemeriksaan yang lebih ketat ini adalah untuk memastikan bahwa mereka yang masuk ke AS memahami dan menghormati hukum yang berlaku, tidak memiliki niat kriminal, dan akan berkontribusi positif selama mereka berada di negara tersebut.

Namun, kebijakan ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi, aktivis hak imigran, dan bahkan beberapa politisi. Para kritikus berpendapat bahwa penundaan pemrosesan visa dan pemeriksaan media sosial yang diperluas merupakan tindakan diskriminatif yang menargetkan mahasiswa asing, terutama mereka yang berasal dari negara-negara tertentu atau memiliki pandangan politik yang berbeda. Mereka juga menuduh pemerintahan Trump menggunakan isu keamanan nasional sebagai dalih untuk membatasi imigrasi dan menekan perbedaan pendapat.

Beberapa pengamat juga menyoroti potensi dampak negatif dari kebijakan ini terhadap reputasi Amerika Serikat sebagai tujuan pendidikan global. Dengan mempersulit mahasiswa asing untuk belajar di AS, pemerintah berisiko kehilangan bakat-bakat terbaik dunia dan merusak inovasi dan kemajuan akademik di negara tersebut.

Sebelumnya, pemerintah AS telah mencabut sertifikasi Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran (SEVP) milik Universitas Harvard, yang merupakan sistem utama yang memungkinkan mahasiswa asing untuk belajar di Amerika Serikat. Universitas Harvard mengecam keputusan pemerintah dan mengajukan gugatan hukum ke pengadilan federal sebagai tanggapan atas kebijakan tersebut.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan kebijakan penundaan pemrosesan visa pelajar dan pertukaran mahasiswa:

• Penundaan pemrosesan visa pelajar dan pertukaran mahasiswa.
• Pemeriksaan media sosial yang diperluas untuk semua aplikasi visa tersebut.
• Kritik dari kalangan akademisi, aktivis hak imigran, dan politisi.
• Potensi dampak negatif terhadap reputasi AS sebagai tujuan pendidikan global.
• Pencabutan sertifikasi Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran (SEVP) milik Universitas Harvard.

Kebijakan ini masih terus berkembang, dan dampaknya terhadap mahasiswa asing dan lembaga pendidikan di AS masih belum pasti. Namun, satu hal yang jelas adalah bahwa kebijakan ini telah memicu perdebatan sengit tentang imigrasi, keamanan nasional, dan nilai-nilai Amerika.