Jawa Tengah Optimalkan Program Gizi di Pesantren dan Sekolah Melalui Pendekatan Lokal
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya di kalangan pelajar dan santri, melalui dukungan terhadap program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dukungan ini sejalan dengan peluncuran 1.000 SPPG pesantren oleh pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyampaikan bahwa Pemprov Jateng berupaya mengintegrasikan program SPPG dengan sistem yang sudah ada di sekolah dan pesantren. Usulan Makan Bergizi Gratis (MBG) berbasis sekolah, yang melibatkan kantin-kantin sekolah, bertujuan untuk memberdayakan sumber daya lokal dan memastikan keberlanjutan program. Sementara untuk pesantren, program MBG diharapkan dapat memanfaatkan infrastruktur dan pengalaman pesantren dalam menyediakan makanan bagi santri.
Namun, implementasi program ini menghadapi tantangan terkait dengan ketentuan dari pemerintah pusat yang mengharuskan SPPG melayani 3.000 - 3.500 paket makan. Jumlah ini sulit dipenuhi jika hanya mengandalkan satu sekolah. Sumarno menjelaskan bahwa Pemprov Jateng tetap mendukung peluncuran SPPG di pesantren dan terus berupaya mencari solusi agar program serupa dapat diimplementasikan di sekolah dengan melibatkan kantin-kantin yang sudah ada. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena kantin-kantin sekolah telah menjalankan program kantin sehat untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diminta untuk membantu Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mempercepat pelaksanaan MBG melalui koordinasi dan penyediaan lokasi. Pemprov juga berfokus pada daerah-daerah pinggiran agar tidak tertinggal dalam program MBG. Gubernur Jawa Tengah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG untuk mempercepat pelaksanaan program ini, dengan provinsi memfasilitasi penyediaan lokasi.
Menko Pemberdayaan Masyarakat telah meluncurkan 1.000 SPPG Pesantren di Jawa Timur, yang diharapkan dapat melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tiga juta santri. Sementara itu, Badan Gizi Nasional telah mengadakan pertemuan dengan Sekda se-Jawa Tengah untuk membahas dukungan percepatan pelaksanaan MBG melalui penyediaan lahan atau pembangunan SPPG. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maemoen, yang juga Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Jateng.
Staf Khusus Badan Gizi Nasional, Redy Hendra Gunawan, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil rapat terbatas, setiap kabupaten/kota akan dibangun tiga unit SPPG dengan pendanaan yang melibatkan pemerintah daerah untuk biaya modal dan APBN untuk biaya operasional. Program MBG ini diharapkan dapat mendukung perekonomian di daerah karena bahan baku untuk dapur SPPG akan dipenuhi melalui BUMDes, koperasi, atau UMKM.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maemoen, menambahkan bahwa Pemprov Jateng memiliki 21 aset yang siap dimanfaatkan sebagai dapur SPPG, termasuk aset milik BUMD dan Pemprov berupa bangunan dan bidang tanah. Selain itu, Pemprov juga memiliki 34 SMK dengan jurusan tata boga yang dapat mendukung program ini.
Dengan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, Jawa Tengah optimis dapat meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya di kalangan pelajar dan santri, serta mendukung perekonomian daerah melalui program SPPG dan MBG.