Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tengah menghadapi dinamika internal terkait kepemimpinan. Munculnya wacana figur eksternal untuk menduduki kursi ketua umum partai menuai tanggapan dari berbagai pihak.

Ketua Mahkamah Partai PPP, Ade Irfan Pulungan, menegaskan bahwa partainya memiliki tradisi yang kuat dalam menunjuk pemimpin. Ia menjelaskan bahwa selama ini, PPP selalu dipimpin oleh kader internal yang telah melalui berbagai jenjang organisasi. Pernyataan ini merespons spekulasi yang berkembang mengenai kemungkinan masuknya tokoh-tokoh di luar partai untuk memimpin PPP.

"PPP itu belum punya sejarah atau tradisi ya, yang memimpin PPP itu langsung dari luar, eksternal, atau sosok dari eksternal yang langsung menjadi ketua umum PPP. Pasti selalu berproses di internal PPP,” ujar Irfan.

Menurut Irfan, aspirasi untuk menghadirkan figur eksternal muncul sebagai respons terhadap kondisi PPP pasca-Pemilu 2024. Partai berlambang Kabah itu gagal meraih kursi di DPR RI dan tidak ada kadernya yang masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kondisi ini memicu dorongan dari kader di berbagai tingkatan untuk mencari sosok yang mampu membangkitkan kembali elektabilitas partai.

Irfan mengakui adanya kebutuhan untuk mendatangkan tokoh-tokoh kuat guna mengangkat citra partai. Namun, ia menekankan bahwa mekanisme internal partai harus tetap dihormati. Calon ketua umum harus melewati proses dan memenuhi syarat yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

"Berproses itu maksudnya dia masuk dulu ke struktur partai, masuk dulu ke kepengurusan partai, baik di tingkat wilayah maupun di DPP. Salah satu syarat menjadi ketua umum itu harus pernah menjabat sebagai pengurus minimal satu periode, dan itu umumnya lima tahun,” jelas Irfan.

Proses internal ini dianggap penting agar calon pemimpin memahami secara mendalam kultur, sistem, dan tradisi PPP sebagai partai yang memiliki akar kuat dalam sejarah politik Indonesia. PPP merupakan hasil fusi dari empat partai Islam, sehingga memiliki karakteristik yang khas.

Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Romahurmuziy, sempat menyebut beberapa nama tokoh eksternal yang dinilai berpotensi memimpin PPP, di antaranya mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan mantan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman.

Romahurmuziy berpendapat bahwa PPP membutuhkan pemimpin dengan kapabilitas luar biasa untuk dapat kembali meraih kursi di DPR pada Pemilu 2029. Ia menyoroti tantangan berat yang dihadapi partai untuk kembali ke Senayan setelah terlempar dari parlemen sejak 1998.

"Karenanya dibutuhkan extraordinary power dan extraordinary leader untuk memimpin PPP. Karenanya saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai mampu, baik karena ketokohannya," kata Rommy.

Bahkan, Rommy mengaku telah berkonsultasi dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengenai nama-nama tersebut. Hasilnya, nama Amran Sulaiman dinilai memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk memimpin PPP.

"Memang salah satu sebab mengapa kemudian semakin fokus nama Pak Amran. Karena Pak Jokowi tahu persis kualitas dan totalitas Pak Amran jika diberikan sebuah amanah," pungkas Rommy.

• Pentingnya Memahami Tradisi Partai: Proses internal memastikan pemimpin memahami nilai dan budaya PPP.
• AD/ART Sebagai Pedoman: Pemilihan ketua umum harus sesuai dengan aturan partai yang berlaku.
• Tantangan Pemilu 2029: PPP berupaya keras untuk kembali meraih kursi di DPR.