Jakarta, sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan, terus bergulat dengan permasalahan kemacetan yang kian kompleks. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, baru-baru ini menyampaikan visinya mengenai solusi untuk mengatasi masalah ini, yaitu melalui penerapan sistem Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar.

Dalam forum Leaders Forum yang diselenggarakan di Balai Kota Jakarta pada Selasa (27/5/2025) malam, Pramono Anung menekankan bahwa ERP bukan sekadar instrumen untuk mengendalikan lalu lintas, melainkan sebuah langkah strategis yang berlandaskan prinsip keadilan sosial. Ia menjelaskan bahwa penerapan ERP akan memungkinkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengumpulkan dana yang kemudian akan dialokasikan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan transportasi publik, serta memberikan subsidi kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu.

"Suatu hari nanti, ERP akan saya terapkan," ujar Pramono Anung. "Bagi mereka yang mampu dan memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi, mereka akan dikenakan biaya. Namun, hasil dari biaya tersebut akan digunakan untuk kepentingan bersama, terutama untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan transportasi publik bagi seluruh warga Jakarta dan sekitarnya."

Pramono Anung juga menyoroti upaya Pemprov DKI Jakarta dalam membangun fondasi sistem transportasi publik yang terintegrasi dan inklusif. Salah satu langkah penting adalah transformasi TransJakarta menjadi Transjabodetabek, yang bertujuan untuk melayani kebutuhan mobilitas para pekerja yang berasal dari wilayah penyangga seperti Bekasi, Tangerang, Bogor, dan Cianjur.

Lebih lanjut, Pramono Anung menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan perhatian khusus kepada warga yang kurang mampu. Ia menyatakan bahwa negara akan bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan transportasi mereka, dan hasil dari penerapan ERP akan digunakan untuk memberikan subsidi kepada setidaknya 15 golongan masyarakat, termasuk warga di luar Jakarta. Hal ini mencerminkan komitmen terhadap asas keadilan dan keterbukaan dalam pengelolaan kebijakan publik.

Dengan demikian, kebijakan ERP diharapkan dapat menjadi pelengkap dalam sistem transportasi Jakarta. Pengguna kendaraan pribadi akan dikenakan tarif berdasarkan ruas jalan tertentu dan jam sibuk, sementara pengguna transportasi umum, terutama dari kelompok rentan, akan terus mendapatkan subsidi. Pramono Anung meyakini bahwa perubahan perilaku masyarakat dalam memilih moda transportasi merupakan kunci untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Ia menekankan perlunya ketegasan dan bahkan pemaksaan melalui kebijakan untuk mendorong perubahan tersebut.

• Integrasi Transportasi Publik: Memperluas jangkauan dan konektivitas transportasi publik untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.
• Keadilan Sosial: Mengalokasikan pendapatan dari ERP untuk subsidi transportasi bagi kelompok rentan.
• Perubahan Perilaku: Mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi publik melalui kebijakan yang tegas.