Mantan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan keyakinannya bahwa program barak militer yang digagasnya mampu menekan angka tawuran di kalangan pelajar. Pernyataan ini disampaikan di Depok, Jawa Barat, pada hari Selasa, 27 Mei 2025.

Meski tidak memberikan data statistik yang spesifik, Dedi Mulyadi menekankan bahwa dampak positif dari program ini mulai terasa. Ia mengklaim bahwa aksi tawuran antar pelajar mengalami penurunan sejak program barak militer diterapkan. Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menambahkan bahwa program ini tidak hanya berdampak pada penurunan angka tawuran, tetapi juga meningkatkan kedisiplinan siswa secara keseluruhan.

"Efek kejut dari barak militer kan hari ini terasa, bagaimana tawuran mulai turun kan," ujarnya.

Menurutnya, siswa menjadi lebih rajin, mulai berjalan kaki ke sekolah, dan penggunaan knalpot bising pada sepeda motor juga berkurang. Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan program ini meskipun mendapat kritik dari berbagai pihak. Baginya, kepentingan dan kesejahteraan warga Jawa Barat adalah prioritas utama.

"Yang penting kalau saya sih karena saya sayang sama warga Jabar, saya akan terus melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan warga Jabar," tegasnya.

Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak Dedi Mulyadi untuk menghentikan program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer. Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menyatakan bahwa penghentian program ini diperlukan sampai ada evaluasi menyeluruh mengenai pelaksanaan dan dampaknya terhadap anak-anak.

KPAI telah menyampaikan hasil pengawasan mereka kepada pemerintah daerah, dengan rekomendasi utama untuk menghentikan sementara program tersebut sampai evaluasi regulasi dilakukan. Berdasarkan hasil pengawasan sementara KPAI, program yang digagas oleh Dedi Mulyadi dinilai mengandung potensi pelanggaran hak-hak anak.

Salah satu poin yang disoroti adalah pelabelan siswa sebagai "anak nakal," yang dapat mengarah pada diskriminasi karena istilah tersebut tidak dikenal dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. KPAI juga menyoroti ketidaksesuaian sarana dan prasarana serta pelatihan yang diberikan kepada siswa dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Jasra mengingatkan bahwa pola pendidikan dan pelatihan untuk anak-anak tidak boleh disamakan dengan pelatihan untuk calon prajurit TNI.

KPAI menekankan pentingnya pendekatan yang lebih humanis dan sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan anak dalam menangani masalah perilaku siswa. Mereka menawarkan diri untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mencari solusi yang lebih efektif dan sesuai dengan standar perlindungan anak.

Program barak militer ini telah menjadi perdebatan publik, dengan sebagian pihak mendukung karena dianggap efektif dalam meningkatkan disiplin, sementara pihak lain mengkritik karena dianggap berpotensi melanggar hak-hak anak. Pemerintah daerah Jawa Barat diharapkan dapat mempertimbangkan berbagai masukan dan melakukan evaluasi yang komprehensif untuk memastikan program ini benar-benar memberikan manfaat positif bagi siswa dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.