Pemerintah, melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), menggandeng Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan.

Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memperkirakan musim kemarau di Sumatera Selatan akan berlangsung dari Juni hingga Oktober 2025. KLH memandang penting peran aktif industri kelapa sawit dalam menjaga kelestarian lingkungan, mengingat potensi kerawanan karhutla yang tinggi di wilayah tersebut.

KLH menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar operasional dan praktik berkelanjutan bagi seluruh pelaku industri kelapa sawit. Pemerintah mendorong perusahaan sawit untuk bergabung dengan GAPKI, sebagai wadah koordinasi dan implementasi program mitigasi karhutla. Keanggotaan GAPKI bahkan dipertimbangkan sebagai salah satu syarat dalam penilaian Proper, sebuah sistem pemeringkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan.

Gubernur Sumatera Selatan turut mendukung upaya peningkatan keanggotaan perusahaan sawit dalam GAPKI. Dari ratusan perusahaan yang beroperasi di wilayahnya, baru sebagian kecil yang terdaftar sebagai anggota. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk segera bergabung.

GAPKI sendiri menyatakan kesiapan anggotanya dalam menghadapi musim kemarau dan potensi karhutla. Perusahaan-perusahaan anggota telah melakukan berbagai langkah mitigasi, termasuk menyiapkan sumber daya manusia, peralatan, dan infrastruktur pendukung. GAPKI menekankan komitmennya terhadap prinsip keberlanjutan, dengan fokus pada perlindungan sosial dan lingkungan di sekitar area operasional.

Langkah-langkah Mitigasi yang Dilakukan:

• Kepatuhan Regulasi: Seluruh anggota GAPKI wajib mematuhi peraturan yang berlaku terkait pencegahan dan penanggulangan karhutla.
• Kesiapan Sumber Daya: Memastikan ketersediaan sumber daya manusia (SDM), personel, dan peralatan yang memadai dan dalam kondisi siap operasional.
• Pendekatan Multi-Stakeholder: GAPKI merangkul berbagai pemangku kepentingan, termasuk perusahaan sawit, lembaga pemerintah, badan terkait, dan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).
• Standardisasi SDM: Melakukan pelatihan dan sertifikasi bagi SDM yang terlibat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla.
• Modifikasi Cuaca: Melakukan upaya modifikasi cuaca untuk meningkatkan curah hujan dan mengurangi potensi kekeringan.
• Pemetaan Area Rawan: Melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang rawan terhadap titik api (hotspot).
• Ketersediaan Sumber Air: Memastikan ketersediaan sumber air yang cukup untuk pemadaman kebakaran.

Sinergi antara pemerintah, industri kelapa sawit, dan masyarakat diharapkan dapat meminimalisir risiko karhutla dan menjaga kelestarian lingkungan di Sumatera Selatan.