markdown Penggunaan pelat nomor kendaraan berwarna hijau mungkin belum familiar bagi sebagian masyarakat Indonesia. Berbeda dengan pelat nomor putih untuk kendaraan pribadi, kuning untuk angkutan umum, atau merah untuk kendaraan dinas pemerintah, pelat nomor hijau memiliki fungsi khusus yang terkait dengan regulasi perpajakan dan wilayah operasional kendaraan. Keberadaan pelat nomor hijau ini bukan tanpa alasan, melainkan sebagai identifikasi visual bagi kendaraan yang mendapatkan fasilitas khusus terkait bea masuk dan pajak.

Pelat nomor hijau diperuntukkan bagi kendaraan bermotor yang beroperasi di kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ). Kawasan FTZ ini merupakan zona ekonomi khusus yang dirancang untuk mendorong investasi dan perdagangan internasional dengan memberikan insentif fiskal, salah satunya adalah pembebasan atau keringanan bea masuk dan pajak lainnya. Implementasi pelat nomor hijau ini diatur dalam Peraturan Polri No. 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, yang secara spesifik menyebutkan bahwa pelat nomor hijau dengan tulisan berwarna hitam digunakan untuk kendaraan bermotor yang beroperasi di kawasan perdagangan bebas dan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu contoh kawasan yang menerapkan aturan ini adalah Batam, Kepulauan Riau.

Ciri Khas dan Regulasi

Kendaraan yang menggunakan pelat nomor hijau di wilayah FTZ seperti Batam menikmati pembebasan dari berbagai jenis pajak, termasuk bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Hal ini membuat harga kendaraan di kawasan FTZ menjadi lebih kompetitif dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Ciri khusus lain dari pelat nomor hijau ini adalah adanya akhiran huruf tertentu, seperti X, Z, atau V, yang menunjukkan bahwa kendaraan tersebut terdaftar di kawasan FTZ dan mendapatkan fasilitas pembebasan pajak.

Namun, perlu digarisbawahi bahwa kendaraan dengan pelat nomor hijau hanya diperbolehkan beroperasi di dalam kawasan FTZ. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK 04/2021 mengatur secara tegas mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas, serta melarang pengoperasian atau mutasi kendaraan bermotor dengan pelat nomor hijau ke wilayah Indonesia lainnya. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban administrasi perpajakan dan mencegah penyalahgunaan fasilitas pembebasan bea masuk. Dengan kata lain, kendaraan yang dibeli dengan fasilitas bebas bea masuk hanya boleh digunakan dan dimanfaatkan di dalam kawasan FTZ, sehingga manfaat ekonomi dari insentif tersebut tetap berada di dalam zona tersebut.

Manfaat Kawasan Perdagangan Bebas

Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ) memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi suatu negara. Dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan perdagangan seperti bea masuk, FTZ menciptakan lingkungan bisnis yang lebih efisien dan menarik bagi investor. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing daerah. Selain itu, FTZ juga berfungsi sebagai pusat logistik dan distribusi barang, memfasilitasi perdagangan internasional, dan meningkatkan integrasi ekonomi dengan negara-negara lain. Dengan demikian, keberadaan pelat nomor hijau sebagai identifikasi kendaraan di kawasan FTZ merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung dan mengembangkan kawasan ekonomi khusus ini.