INDEF Usul Diversifikasi Pembiayaan Haji dengan Integrasi Investasi Emas

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengajukan sebuah terobosan inovatif dalam skema pembiayaan ibadah haji. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR RI pada Senin, 10 Maret 2025, INDEF mengusulkan agar emas diintegrasikan sebagai alternatif jenis setoran biaya haji, sebuah langkah yang bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan daya lindung nilai dana haji. Saat ini, setoran biaya haji hanya terbatas pada uang tunai. Usulan ini disampaikan langsung oleh Kepala Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef, Nur Hidayah.

Nur Hidayah menekankan perlunya penambahan sumber pembiayaan haji dalam revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Inovasi ini diharapkan dapat memberikan pilihan yang lebih beragam kepada calon jamaah haji dalam memenuhi kewajiban finansial mereka. Integrasi emas sebagai instrumen investasi, menurut Nur Hidayah, bukan hanya sekedar diversifikasi melainkan juga sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai manfaat dana haji.

Lebih lanjut, Nur Hidayah menjelaskan mekanisme yang diusulkan. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan berperan penting dalam menetapkan kadar dan nilai emas yang akan disetorkan, tentunya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nilai konversi emas akan ditentukan berdasarkan harga pasar emas pada saat penyetoran, dengan mekanisme yang akan ditetapkan oleh BPKH. BPKH juga akan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan konversi nilai emas tersebut ke dalam bentuk investasi yang menguntungkan, dengan selalu memperhatikan prinsip syariah dan keamanan investasi.

Dengan demikian, strategi ini diyakini dapat memberikan beberapa keuntungan. Pertama, peningkatan nilai lindung dana haji terhadap fluktuasi nilai mata uang. Kedua, perluasan pilihan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi calon jamaah. Ketiga, penyesuaian dengan perkembangan ekonomi dan teknologi terkini, sehingga pengelolaan dana haji dapat lebih optimal. Keempat, memberikan pilihan yang lebih fleksibel bagi calon jamaah haji dalam memenuhi kewajiban finansialnya.

Implementasi usulan ini tentu memerlukan kajian lebih lanjut dan koordinasi yang intensif antara INDEF, Komisi VIII DPR RI, dan BPKH. Namun, usulan ini memberikan gambaran tentang upaya untuk terus meningkatkan pengelolaan dana haji agar lebih efisien, transparan, dan menguntungkan bagi seluruh calon jamaah haji di Indonesia. Langkah ini diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap nilai investasi calon jamaah haji, serta membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Keuntungan yang Diharapkan:

• Peningkatan nilai lindung dana haji
• Perluasan pilihan investasi syariah
• Penyesuaian dengan perkembangan ekonomi dan teknologi
• Fleksibilitas bagi jamaah haji