Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk segera merealisasikan janji kampanyenya terkait kenaikan dana operasional bagi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di seluruh wilayah ibu kota. Desakan ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD yang membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2025-2029.

Anggota Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, Uwais El Qoroni, secara tegas mengingatkan Gubernur Pramono Anung akan janjinya tersebut. Uwais mengutip sebuah pepatah yang menekankan pentingnya menepati janji. Ia menekankan bahwa realisasi kenaikan dana operasional RT/RW merupakan hal yang krusial dan mendesak untuk segera diimplementasikan.

Selain menyoroti janji kenaikan dana operasional RT/RW, Fraksi PKB juga memberikan perhatian khusus pada implementasi anggaran dalam RPJMD 2025-2029. Mereka menekankan pentingnya keberpihakan anggaran terhadap wilayah-wilayah miskin dan terpinggirkan di Jakarta. Uwais mengusulkan agar alokasi anggaran untuk sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan air bersih tidak hanya didasarkan pada potensi ekonomi suatu wilayah, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kebutuhan riil masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

Uwais mengusulkan pembentukan base line distribusi anggaran minimal bagi wilayah-wilayah dengan indeks kemiskinan yang tinggi, seperti:

• Kampung kota
• Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)
• Kawasan pesisir

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa wilayah-wilayah tersebut mendapatkan perhatian dan sumber daya yang memadai untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketimpangan.

Lebih lanjut, Fraksi PKB juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memprioritaskan pelibatan kelompok-kelompok marginal dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh dinas dan suku dinas. Mereka berpendapat bahwa pelibatan kelompok marginal ini akan memberikan manfaat ekonomi yang nyata dan berkualitas bagi mereka, serta membuka peluang untuk meningkatkan martabat hidup, mencapai kesejahteraan, dan menjadi bagian dari solusi terhadap masalah pengangguran, kriminalitas, dan konflik sosial yang seringkali dihadapi oleh kelompok-kelompok tersebut.

Beberapa kelompok marginal yang dimaksud antara lain:

• Masyarakat miskin perkotaan
• Kalangan santri miskin
• Nelayan pesisir
• Kelompok miskin lainnya yang tersebar di permukiman kumuh, kampung nelayan, gubuk pinggir sungai, dan wilayah-wilayah kumuh dan miskin lainnya di Jakarta.

Sebelumnya, saat masih dalam masa kampanye, Gubernur Pramono Anung telah menyatakan komitmennya untuk meningkatkan dana operasional atau honor bagi RT/RW di Jakarta. Pramono berjanji akan menaikkan dana operasional tersebut hingga dua kali lipat dari yang diterima saat ini. Jika janji ini terealisasi, dana operasional untuk RT akan meningkat menjadi Rp 4 juta per bulan, sementara untuk RW akan menjadi Rp 5 juta per bulan. Saat ini, dana operasional yang diterima RT adalah sebesar Rp 2 juta per bulan dan RW sebesar Rp 2,5 juta per bulan.