SETARA Institute baru saja mengumumkan hasil Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2023, menempatkan Salatiga, Jawa Tengah, sebagai kota dengan tingkat toleransi tertinggi di Indonesia. Pengumuman ini disampaikan dalam sebuah acara di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada hari Selasa.

Salatiga berhasil meraih skor 6.544, mengungguli kota-kota lain dalam penilaian yang didasarkan pada empat variabel utama. Di posisi kedua, terdapat Singkawang, Kalimantan Barat, dengan skor 6.420. Indeks Kota Toleran ini menjadi tolok ukur penting dalam mengukur dan mempromosikan nilai-nilai toleransi di berbagai daerah di Indonesia.

Berikut adalah daftar 10 kota dengan skor tertinggi dalam Indeks Kota Toleran SETARA Institute:

• Salatiga (6,544)
• Singkawang (6,420)
• Semarang (6,356)
• Magelang (6,248)
• Pematang Siantar (6,115)
• Sukabumi (5,968)
• Bekasi (5,939)
• Kediri (5,925)
• Manado (5,912)
• Kupang (5,853)

Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Ismail Hasani, menyampaikan bahwa IKT mendapat respons positif dari para wali kota di seluruh Indonesia. Beliau menjelaskan bahwa indeks ini mampu memobilisasi berbagai elemen masyarakat dan birokrasi, serta memotivasi para pemimpin daerah untuk terus berbenah.

"Karena kemampuannya menggerakkan elemen-elemen masyarakat, birokrasi, termasuk juga memprovokasi wali kota-wali kota," kata Ismail.

Ismail menambahkan bahwa IKT memberikan dampak positif bagi pemerintah kota, terutama bagi mereka yang sebelumnya mendapat skor rendah. Kota-kota tersebut terpacu untuk melakukan perbaikan dan keluar dari zona merah intoleransi.

"Dari yang awalnya dicaci maki kota intoleran, kemudian bergerak mulai dulu dari keluar zona merah dan seterusnya," ujarnya.

SETARA Institute berkomitmen untuk terus menyelenggarakan IKT secara berkelanjutan. Ismail Hasani menegaskan bahwa IKT bukan hanya kebutuhan SETARA Institute, tetapi juga kebutuhan Republik Indonesia. Ia menekankan pentingnya apresiasi dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan toleransi.

"Saya kira komitmen kami apapun yang terjadi indeks kota toleran akan terus kita susun, kita kerjakan. Karena dia bukan lagi kebutuhan SETARA, tapi kebutuhan republik. Saya membayangkan apabila kinerja bapak-ibu tidak ada yang mengapresiasi, tidak ada yang mengingatkan, tentu ini adalah persoalan serius bagi tata kelola pemerintahan," imbuhnya.