Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan kebijakan jam malam bagi siswa, dengan Surat Edaran (SE) Nomor 51/PA.03/DISDIK yang ditandatangani oleh Gubernur pada 23 Mei 2025, sebagai upaya pembentukan generasi Panca Waluya. Aturan ini membatasi aktivitas siswa di luar rumah antara pukul 21.00 hingga 04.00 WIB.

Namun, SE tersebut memberikan beberapa pengecualian yang memungkinkan siswa untuk berada di luar rumah pada jam-jam tersebut. Pengecualian ini diberikan dengan pertimbangan kegiatan yang dianggap penting dan konstruktif bagi perkembangan siswa, serta dalam situasi darurat.

Berikut adalah daftar kegiatan yang diperbolehkan selama jam malam di Jawa Barat:

• Kegiatan Keagamaan dan Sosial: Siswa diizinkan mengikuti kegiatan keagamaan dan sosial di lingkungan tempat tinggal mereka, asalkan mendapat izin atau sepengetahuan dari orang tua atau wali.
• Kegiatan Sekolah/Pendidikan: Kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah atau lembaga pendidikan resmi tetap diperbolehkan. Ini mencakup kegiatan ekstrakurikuler, belajar kelompok, atau acara sekolah lainnya.
• Pendampingan Orang Tua: Siswa diperbolehkan berada di luar rumah jika didampingi oleh orang tua atau wali. Pendampingan ini memberikan pengawasan dan keamanan bagi siswa.
• Kondisi Darurat: Dalam situasi darurat seperti bencana alam, siswa diperbolehkan berada di luar rumah. Kondisi lain di luar itu tetap harus mendapatkan izin orang tua/wali.

Aturan ini berlaku untuk seluruh peserta didik di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan atas di Jawa Barat. Pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun kota, memiliki peran penting dalam mengawasi dan membina pelaksanaan jam malam ini.

Bupati/Wali Kota bertanggung jawab mengoordinasikan kecamatan, kelurahan, satuan pendidikan dasar masyarakat. Sementara itu, Dinas Pendidikan Jawa Barat mengoordinasikan satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus. Koordinasi ini penting untuk memastikan aturan jam malam dilaksanakan secara efektif dan merata di seluruh wilayah Jawa Barat.

Kebijakan jam malam ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Landasan hukum ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi dan membina generasi muda.

Selain itu, Bupati/Wali Kota melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta Dinas Pendidikan Jabar berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jabar dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan. Keterlibatan berbagai pihak ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan siswa dan mencegah dampak negatif dari aktivitas di luar rumah pada malam hari.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap bahwa dengan penerapan jam malam ini, generasi muda Jawa Barat dapat tumbuh menjadi individu yang berkualitas, berakhlak mulia, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Pengawasan dan pembinaan yang ketat, serta kerjasama dari berbagai pihak, menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.