Implementasi Kecerdasan Buatan di Pemerintahan AS: Chatbot GSAi Mengisi Kekosongan Pasca PHK

Di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di pemerintahan Amerika Serikat, Departemen of Government Efficiency (DOGE), yang dipimpin oleh Elon Musk, telah mengambil langkah inovatif dengan menerapkan chatbot kecerdasan buatan (AI) bernama GSAi untuk membantu mengatasi kekurangan tenaga kerja. Langkah ini menyusul pemangkasan ratusan pegawai di General Services Administration (GSA), termasuk di divisi teknologi, sebagai dampak kebijakan efisiensi pemerintah. GSA, yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset pemerintah dan penyediaan layanan antar lembaga, menjadi salah satu departemen yang paling merasakan dampak PHK tersebut.

Alih-alih sepenuhnya menggantikan peran karyawan yang di-PHK, GSAi diposisikan sebagai asisten digital bagi para pegawai yang masih aktif. Sekitar 1.500 pegawai GSA saat ini telah diberikan akses awal ke chatbot tersebut. Kemampuan GSAi mencakup penyusunan email, pembuatan notulen rapat, peringkasan dokumen, dan bahkan penulisan kode program. Para pengguna GSAi juga diberikan pilihan model AI, termasuk Claude Haiku 3.5 (model default), Claude Sonnet 3.5 v2, dan Meta Llama 3.2. Seorang pegawai GSA yang telah menggunakan GSAi memberikan testimoni bahwa kinerjanya hampir setara dengan pegawai magang, meskipun kemampuannya masih terbatas pada jawaban umum dan terprediksi.

Meskipun menawarkan solusi yang potensial untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja, penerapan GSAi juga diiringi dengan protokol keamanan yang ketat. Memo internal yang diedarkan kepada pegawai GSA menekankan larangan penggunaan GSAi untuk memproses informasi rahasia atau non-publik. Hal ini menunjukkan kesadaran akan potensi risiko keamanan data yang terkait dengan penggunaan AI di lingkungan pemerintah.

Perlu dicatat bahwa pengembangan GSAi sendiri bukanlah proyek baru yang tercetus setelah kepemimpinan Elon Musk di DOGE. Gizmodo melaporkan bahwa GSA, bersama beberapa lembaga pemerintah lain seperti Departemen Keuangan dan Departemen Kesehatan, telah lama merancang pengembangan antarmuka chatbot serupa. Namun, proyek-proyek sebelumnya dibatalkan karena performa chatbot yang dianggap kurang memuaskan. Proyek-proyek tersebut juga dirancang dengan tujuan untuk membantu pekerjaan pegawai, bukan menggantikannya, hal ini menjadi konsisten dengan penerapan GSAi saat ini. Laporan dari NPR menyebutkan bahwa lebih dari 1.000 pegawai GSA terdampak PHK, termasuk 90 pegawai di divisi teknologi. Angka ini menunjukkan skala besar pemangkasan tenaga kerja yang terjadi dan tantangan yang dihadapi pemerintahan AS dalam meresponnya.

Penerapan GSAi di GSA menandai babak baru dalam pemanfaatan AI di sektor publik. Meskipun implementasinya masih dalam tahap awal dan perlu pemantauan ketat, GSAi menunjukkan potensi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pemerintah, sekaligus memberikan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan kekurangan tenaga kerja pasca PHK massal. Keberhasilan jangka panjang penerapan GSAi akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk peningkatan kemampuan AI, pelatihan pegawai, dan pengembangan protokol keamanan yang lebih robust.