Ratusan demonstran yang terdiri dari mahasiswa dan aktivis lingkungan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada hari Selasa (27/5/2025), menuntut penutupan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Babelan yang berlokasi di Bekasi.

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap dampak pencemaran udara yang dihasilkan oleh PLTU Babelan, yang dinilai membahayakan kesehatan masyarakat dan merusak lingkungan sekitar. Para demonstran membawa berbagai spanduk dan selebaran dengan pesan-pesan yang menyoroti dampak negatif PLTU Babelan.

Spanduk-spanduk tersebut bertuliskan:

• "Bekasi Sesak Polusi Meruak"
• "Bekasi Butuh Nafas, Bukan Polusi"
• "Polusi PLTU Membunuh Pelan-Pelan"
• "Stop Racun di Langit Bekasi"

Selebaran yang dibagikan juga berisi gambar ilustrasi yang menggambarkan asap tebal dari cerobong PLTU yang mencemari lingkungan. Presiden Mahasiswa Institut Attaqwa KH Noer Alie Bekasi, Ayu Fitri Hartanti, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan wujud keresahan masyarakat atas dampak lingkungan dan kesehatan yang disebabkan oleh PLTU Babelan. Ia berharap Kementerian ESDM dapat mempertimbangkan secara serius policy brief yang mereka serahkan.

Selain spanduk dan selebaran, para demonstran juga membawa poster-poster bertuliskan tangan yang mengungkapkan penderitaan para petani dan masyarakat akibat pencemaran udara dari PLTU Babelan. Beberapa di antaranya bertuliskan:

• "Padi Kami Mati, Nafas Anak Kami Tercekik, Semua Karena Cerobong Itu"
• "Petani Tergusur di Negeri yang Subur"

Dani Setiawan, perwakilan dari organisasi lingkungan Rizoma, menjelaskan bahwa ada empat tuntutan utama yang mereka sampaikan kepada Kementerian ESDM:

1. Pemensiunan PLTU Babelan.
2. Pencabutan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2025 yang dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022.
3. Peninjauan ulang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025.
4. Jaminan sosial bagi masyarakat pasca-penutupan PLTU Babelan.

Dani menambahkan bahwa aksi ini juga merupakan desakan kepada pemerintah untuk mengubah arah kebijakan iklim yang dianggap membawa Indonesia menuju skenario pemanasan global 4°C.

Hingga berita ini diturunkan, massa aksi masih bertahan di lokasi sambil menunggu kesempatan untuk bertemu dan berdialog langsung dengan Menteri ESDM guna menyampaikan aspirasi mereka.