Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan tanggapan terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2026. Pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2 hingga 5,8 persen, sebagaimana tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026, yang menjadi landasan awal penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Sejumlah fraksi di DPR menyampaikan pandangannya terhadap target tersebut dalam Rapat Paripurna. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), misalnya, menilai target yang ditetapkan pemerintah kurang ambisius. Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Rivqy Abdul Halim, menyatakan bahwa target tersebut terkesan konservatif dan kurang optimis, terutama jika dikaitkan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen di akhir pemerintahan Prabowo. PKB sendiri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 dapat mencapai 5,6 hingga 6 persen.

Rivqy menjelaskan bahwa untuk mencapai target yang lebih tinggi, pemerintah perlu memperkuat ketahanan ekonomi domestik melalui berbagai langkah, di antaranya:

• Mendorong konsumsi rumah tangga
• Meningkatkan investasi dalam negeri yang padat modal dan padat karya
• Memperbesar volume ekspor
• Memperkuat daya beli masyarakat
• Mempercepat pelaksanaan program makan bergizi gratis
• Memastikan hilirisasi dan transformasi digital berjalan sesuai target

Fraksi Partai Golkar, melalui anggotanya Nurul Arifin, berpendapat bahwa target pertumbuhan ekonomi 5,2-5,8 persen lebih realistis untuk dicapai, mengingat situasi ekonomi global saat ini. Meski demikian, Golkar menekankan pentingnya pemerintah untuk mengarahkan pertumbuhan ekonomi pada batas atas target, yaitu 5,8 persen, agar dapat mencapai target pertumbuhan 8 persen pada tahun 2029.

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat, yang diwakili oleh Dina Lorenza Audria, menilai target pertumbuhan ekonomi tersebut realistis, namun juga menantang. Demokrat berpendapat bahwa target tersebut dapat dicapai dengan beberapa catatan, yaitu:

• Mendorong daya beli konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi
• Mengurangi ketergantungan pada impor, terutama untuk komoditas pangan dan energi
• Mengarahkan program hilirisasi hingga industri akhir untuk menciptakan lapangan kerja dan memperluas basis perpajakan
• Menjaga iklim investasi tetap kondusif
• Mengoptimalkan instrumen seperti Danantara untuk mendorong investasi langsung pada sektor-sektor strategis

Dengan demikian, pandangan DPR terhadap target pertumbuhan ekonomi 2026 yang ditetapkan pemerintah terbagi antara optimisme dan realitas. Sejumlah fraksi menilai target tersebut terlalu konservatif dan mendorong pemerintah untuk lebih ambisius, sementara fraksi lainnya menganggap target tersebut realistis, namun tetap menantang dan memerlukan upaya yang komprehensif untuk mencapainya.