Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Solo menyampaikan kekecewaan mendalam terkait kasus penggunaan bahan non-halal dalam proses pembuatan Ayam Goreng Widuran yang telah beroperasi selama lebih dari setengah abad. Ketua MUI Solo, KH Abdul Aziz Ahmad, mengungkapkan bahwa praktik ini mengandung unsur penipuan yang merugikan konsumen.

KH Abdul Aziz Ahmad menyatakan bahwa masyarakat umum memiliki pemahaman bahwa daging ayam termasuk dalam kategori halal. Namun, terungkapnya penggunaan bahan yang mengandung unsur non-halal dalam Ayam Goreng Widuran telah mengejutkan banyak pihak. Penambahan minyak babi dalam proses pengolahan telah mengubah status halal ayam goreng tersebut menjadi haram. MUI Solo mengecam tindakan tidak jujur ini, karena merugikan konsumen yang percaya bahwa mereka mengonsumsi produk halal.

MUI Solo menekankan pentingnya kejujuran dalam bisnis kuliner. Penggunaan bahan-bahan yang tidak sesuai dengan label halal bukan hanya melanggar prinsip-prinsip agama, tetapi juga merusak kepercayaan konsumen. MUI Solo berharap agar kasus ini menjadi pelajaran bagi pelaku usaha kuliner lainnya untuk selalu menjaga integritas dan transparansi dalam menjalankan bisnis mereka.

Kejadian ini menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan terhadap produk makanan yang beredar di masyarakat. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai kandungan dan proses pembuatan makanan yang mereka konsumsi. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran label halal demi melindungi kepentingan konsumen.

Berikut poin penting yang ditekankan MUI Solo:

• Kekecewaan mendalam: MUI Solo sangat menyesalkan praktik penggunaan bahan non-halal pada Ayam Goreng Widuran.
• Unsur penipuan: Tindakan ini dinilai mengandung unsur penipuan yang merugikan konsumen.
• Perubahan status halal: Penggunaan minyak babi mengubah status halal ayam goreng menjadi haram.
• Pentingnya kejujuran: MUI Solo menekankan pentingnya kejujuran dalam bisnis kuliner.
• Perlindungan konsumen: Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran label halal.