Kalimantan Utara Siaga Bencana: Status Tanggap Darurat Diberlakukan Akibat Banjir dan Tanah Longsor

Hujan deras yang mengguyur wilayah Kalimantan Utara (Kaltara) dalam beberapa hari terakhir memicu bencana banjir dan tanah longsor yang meluas. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan sigap menetapkan status tanggap darurat bencana mulai tanggal 26 Mei hingga 8 Juni 2025. Keputusan ini diambil sebagai respons cepat terhadap dampak signifikan yang dirasakan di beberapa wilayah, terutama di Kabupaten Bulungan, Malinau, dan Nunukan.

Penetapan status tanggap darurat ini bertujuan untuk mempercepat proses penanganan bencana secara terkoordinasi. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara, Andi Ariampa, menjelaskan bahwa langkah ini akan mempermudah mobilisasi sumber daya dan personel untuk mengatasi kerusakan infrastruktur, kerugian material, serta dampak sosial yang dialami masyarakat. Prioritas utama adalah memastikan keselamatan warga dan pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi.

Dampak Bencana dan Upaya Penanganan

Banjir dan tanah longsor telah menyebabkan kerusakan parah di berbagai sektor. Sektor pertanian menjadi salah satu yang paling terdampak, dengan areal persawahan dan perkebunan yang terendam atau tertimbun longsor. Akses transportasi juga terganggu akibat jalan dan jembatan yang rusak. BPBD Kaltara tengah melakukan pendataan menyeluruh untuk mengetahui kebutuhan mendesak di lapangan, termasuk logistik, peralatan penunjang, dan perbaikan infrastruktur.

Pemerintah Provinsi Kaltara telah mengalokasikan dana sebesar Rp 10 miliar dari Badan Keuangan Daerah (BKAD) untuk penanganan darurat. Namun, jumlah ini masih akan dievaluasi kembali berdasarkan hasil asesmen di lapangan. BPBD Kaltara berkoordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan bantuan dapat disalurkan secara efektif dan tepat sasaran.

Kondisi Terkini di Wilayah Terdampak

• Nunukan: Kepala BPBD Nunukan, Arief Budiman, melaporkan bahwa dua kecamatan masih terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1,4 meter. Kecamatan Sembakung lumpuh total akibat akses jalan yang terputus. Di Lumbis dan Sebuku, air mulai surut, namun kondisi masih memprihatinkan.
• Krayan: Kondisi di Krayan semakin sulit akibat tanah longsor yang terjadi di Krayan Selatan dan Krayan Tengah. Akses menuju Krayan Barat terputus, termasuk jalur distribusi bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah daerah telah meminta bantuan Pemprov Kaltara untuk segera memperbaiki jalan provinsi yang rusak.

Antisipasi Bencana Lanjutan

Selain menetapkan status tanggap darurat banjir dan longsor, Pemprov Kaltara juga memberlakukan status darurat hidrometeorologi hingga 31 Desember 2025. Langkah ini diambil sebagai antisipasi terhadap potensi bencana serupa yang mungkin terjadi di masa mendatang. Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana untuk meminimalkan dampak yang mungkin timbul.

BPBD Kaltara akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, dan organisasi kemasyarakatan, untuk memastikan penanganan bencana berjalan optimal. Distribusi logistik akan dioptimalkan melalui Dinas Sosial Kaltara untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi.