Hibah tanah merupakan salah satu cara pengalihan aset berharga dari orang tua kepada anak. Proses ini melibatkan beberapa tahapan administratif yang penting untuk memastikan legalitas dan keabsahan transaksi. Memahami prosedur yang benar akan membantu kelancaran proses hibah dan menghindari potensi masalah di kemudian hari.

Memastikan Kelayakan Hibah

Sebelum memulai proses hibah, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan:

• Status Kepemilikan Tanah: Pastikan nama yang tertera pada sertifikat tanah adalah nama orang tua yang masih hidup. Jika pemilik tanah sudah meninggal, proses pengalihan aset harus melalui mekanisme waris, bukan hibah.
• Status Sertifikat: Sertifikat tanah harus dalam kondisi clean and clear, yang berarti tidak ada sengketa, blokir, sita, atau hak tanggungan lainnya yang melekat pada properti tersebut.

Langkah-Langkah Proses Hibah Tanah

Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diikuti dalam proses hibah tanah dari orang tua ke anak:

1. Pembuatan Akta Hibah: Proses ini dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akta hibah merupakan dokumen penting yang menjadi bukti sah pengalihan hak atas tanah dari orang tua kepada anak. Kehadiran kedua belah pihak (pemberi hibah dan penerima hibah) diperlukan saat penandatanganan akta hibah.
2. Pembayaran Pajak: Terdapat dua jenis pajak yang perlu diperhatikan dalam proses hibah tanah, yaitu:
   • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): Besaran BPHTB bervariasi tergantung pada kebijakan pemerintah daerah setempat. Beberapa daerah mungkin memberikan diskon untuk hibah dari orang tua ke anak.
   • Pajak Penghasilan (PPh): Dalam beberapa kasus, PPh atas hibah dapat ditiadakan dengan mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) ke kantor pajak.
3. Balik Nama Sertifikat: Setelah akta hibah ditandatangani dan pajak dibayarkan, langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan balik nama sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. Proses ini bertujuan untuk mengubah nama pemilik tanah yang tertera pada sertifikat dari nama orang tua menjadi nama anak.

Persetujuan Keluarga

Walaupun tidak diwajibkan secara hukum, mendapatkan persetujuan dari saudara kandung (anak-anak lain dari orang tua) sangat disarankan. Persetujuan ini dapat dicantumkan dalam akta hibah sebagai bentuk kesepakatan keluarga untuk menghindari potensi perselisihan di kemudian hari.

Dasar Hukum Hibah

Hibah diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mendefinisikan hibah sebagai suatu persetujuan di mana penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma kepada penerima hibah, tanpa dapat menariknya kembali dengan alasan apapun.

Dengan memahami prosedur dan persyaratan yang diperlukan, proses hibah tanah dari orang tua ke anak dapat dilakukan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.