Kabupaten Demak, Jawa Tengah, menghadapi ancaman banjir yang semakin serius akibat keterbatasan anggaran untuk normalisasi sungai. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juwana mengakui bahwa alokasi dana untuk normalisasi Kali Sayung dan Kali Tuntang belum tersedia, meskipun pengajuan telah diajukan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi banjir yang lebih besar di wilayah tersebut.

Kepala BBWS Pemali-Juwana, Fikri Abdurachman, menjelaskan bahwa anggaran normalisasi Sungai Wulan yang mencapai Rp 1 triliun didanai melalui hibah dari Bank Pembangunan Asia (ADB). Namun, untuk Kali Sayung dan Kali Tuntang, sumber pendanaan masih belum jelas. Usulan telah diajukan, dan ADB juga telah meninjau Kali Tuntang, namun belum ada kepastian mengenai alokasi anggaran. Skala normalisasi Kali Tuntang diperkirakan tidak akan sebesar Sungai Wulan.

Selain masalah normalisasi sungai, rob juga menjadi perhatian utama di wilayah Sayung. Pembangunan tol Semarang-Demak sebagai tanggul belum sepenuhnya menyelesaikan masalah rob. Bupati Demak telah mengusulkan pembangunan tanggul laut di Sayung dengan anggaran Rp 1,7 triliun. BBWS Pemali-Juwana mendukung usulan ini dan sedang mencari sumber pendanaan, baik dari bantuan asing, APBN, maupun pinjaman. Namun, hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai sumber dana tersebut.

Normalisasi Kali Sayung sebenarnya telah dilakukan pada tahun 2021, namun sedimentasi yang tinggi menyebabkan air rob tetap membanjiri pemukiman. Bupati Demak juga telah mengusulkan normalisasi dan pengerukan sedimentasi di Sungai Dombo dan Sungai Pelayaran. Usulan Detail Engineering Design (DED) 2024 senilai Rp 1,7 triliun untuk tanggul laut Sayung telah diajukan ke pemerintah pusat, namun belum disetujui. Tingginya curah hujan lokal memperparah kondisi banjir rob, sehingga diperlukan solusi komprehensif untuk mengatasi masalah ini.

Kondisi ini menempatkan Demak dalam situasi yang rentan terhadap banjir. Keterlambatan dalam penyediaan anggaran untuk normalisasi sungai dan pembangunan tanggul laut dapat berdampak signifikan terhadap kehidupan dan mata pencaharian masyarakat setempat. Pemerintah daerah dan pusat perlu segera mencari solusi untuk mengatasi kendala anggaran dan mempercepat pelaksanaan proyek-proyek mitigasi banjir di Demak.