Pemerintah dihadapkan pada sorotan tajam terkait alokasi anggaran yang signifikan untuk Badan Gizi Nasional (BGN), khususnya dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Para ekonom khawatir bahwa fokus berlebihan pada program ini dapat mengorbankan sektor-sektor vital lainnya yang telah terbukti memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026, anggaran BGN ditetapkan mencapai Rp 217,86 triliun, sebuah angka yang jauh melampaui alokasi untuk kementerian dan lembaga lain. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang prioritas pemerintah dan potensi dampaknya terhadap pembangunan yang lebih luas.

Dampak Pemangkasan Anggaran Sektor Lain

Kritik utama yang dilontarkan adalah bahwa peningkatan anggaran MBG terjadi bersamaan dengan pemangkasan anggaran di berbagai kementerian dan lembaga. Tahun ini saja, pemangkasan mencapai Rp 306,69 triliun, dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi salah satu yang paling terdampak. Pemangkasan anggaran PUPR sebesar Rp 81,38 triliun telah menyebabkan penundaan sejumlah proyek infrastruktur penting.

Para ekonom berpendapat bahwa program infrastruktur memiliki dampak langsung dan terukur terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penundaan proyek-proyek ini dapat menghambat kemajuan di berbagai sektor dan memperlambat pembangunan secara keseluruhan.

Efektivitas Program MBG Dipertanyakan

Selain masalah alokasi anggaran, efektivitas program MBG juga menjadi sorotan. Program ini masih dalam tahap awal dan membutuhkan banyak uji coba untuk memastikan keberhasilannya. Manfaat jangka panjang dari program ini belum dapat dipastikan, sementara program-program lain seperti infrastruktur telah memiliki rekam jejak yang jelas.

Masalah Pemerataan dan Kesiapan Infrastruktur

Kritik lain yang muncul adalah masalah pemerataan dan kesiapan infrastruktur. Alokasi besar untuk MBG tidak secara otomatis menjamin bahwa semua anak akan mendapatkan manfaat yang sama. Selain itu, infrastruktur yang memadai, tenaga dapur umum, dan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga menjadi tantangan tersendiri.

Kondisi ini terutama terasa di wilayah Indonesia timur, di mana infrastruktur dasar masih belum memadai. Ketahanan pangan yang rendah juga dapat menjadi masalah jika akses ke dapur umum terdekat sulit dijangkau. Untuk mengatasi masalah ini, sebagian anggaran BGN mungkin perlu dialokasikan untuk pembangunan dapur umum di daerah terpencil.

Ancaman Stagnasi Ekonomi

Realisasi anggaran juga dapat terhambat oleh kondisi ekonomi yang stagnan. Jika daya beli masyarakat melemah, konsumsi akan melambat, dan penerimaan negara akan terpengaruh. Hal ini dapat berdampak pada belanja negara, termasuk untuk program MBG.

Implikasi Jangka Panjang

Kebijakan alokasi anggaran yang memprioritaskan BGN secara signifikan menimbulkan pertanyaan tentang implikasi jangka panjang bagi pembangunan nasional. Penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kembali prioritas anggaran dan memastikan bahwa sektor-sektor vital lainnya tidak terabaikan.

Pemerintah perlu memastikan bahwa alokasi anggaran yang besar untuk BGN tidak mengorbankan program-program penting lainnya yang telah terbukti memberikan manfaat bagi masyarakat. Diperlukan evaluasi yang komprehensif dan transparan untuk memastikan bahwa anggaran negara dialokasikan secara efisien dan efektif demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

• Infrastruktur
• Pendidikan
• Kesehatan

merupakan fondasi penting untuk membangun bangsa yang sejahtera dan berdaya saing. Pemerintah harus memastikan bahwa program-program di sektor-sektor ini mendapatkan dukungan yang memadai dan tidak dikorbankan demi program-program lain yang belum terbukti efektivitasnya.