Kementerian ESDM Pertimbangkan Pencabutan Izin Sumur Minyak yang Tertunda Pengembangan
Pemerintah Evaluasi Serius Pengembangan Sumur Minyak yang Mangkrak
Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengambil sikap tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang menunda realisasi rencana pengembangan (Plan of Development/POD) sumur-sumur minyak yang telah memiliki izin konsesi dan eksplorasi. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa sekitar sepuluh sumur minyak sedang dalam evaluasi intensif. Jika setelah evaluasi ditemukan bahwa penundaan pengembangan berlanjut, Kementerian ESDM tidak akan ragu untuk mencabut izin-izin tersebut.
"Konsesi diberikan dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan pendapatan negara. Apabila izin sudah terbit, eksplorasi berjalan, namun POD terus tertunda, maka akan kami evaluasi. Saya akan melaporkan hal ini kepada Bapak Presiden," tegas Bahlil dalam forum "Energi dan Mineral Forum 2025" di Jakarta.
Bahlil menekankan keseriusannya dalam menangani masalah ini. "Sampai pencabutan izin, saya tidak main-main," ujarnya.
Salah satu contoh kasus yang menjadi sorotan adalah Blok Masela yang dikelola oleh perusahaan migas asal Jepang, Inpex. Menurut Bahlil, izin konsesi blok tersebut telah diberikan selama 26 tahun, namun rencana pengembangan belum juga direalisasikan.
"Saya sudah memberikan peringatan pertama. Jika masih diabaikan, akan ada peringatan kedua. Jika tidak ada kemajuan, izin akan kami cabut atas nama negara," tegas Bahlil.
Selain Blok Masela, Bahlil mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari sepuluh sumur lain yang sedang dievaluasi. Ia juga menyinggung adanya dugaan sabotase terhadap upaya peningkatan produksi minyak nasional (lifting minyak). Bahlil menduga adanya strategi yang sengaja dirancang untuk menurunkan produksi minyak Indonesia, yang pada akhirnya akan meningkatkan ketergantungan pada impor Bahan Bakar Minyak (BBM).
Ia membandingkan kondisi saat ini dengan periode 1996-1997, ketika produksi minyak Indonesia mencapai 1,5-1,6 juta barel per hari, sementara konsumsi dalam negeri hanya 500.000 barel per hari. Pada tahun 2024, lifting minyak nasional hanya mencapai 580.000 barel per hari, jauh di bawah konsumsi dalam negeri yang mencapai 1,6 juta barel per hari.
"Jadi, situasinya sekarang terbalik dibandingkan tahun 1996-1997. Pertanyaannya, apakah kita memang sudah tidak memiliki sumber daya alam? Atau sengaja diturunkan agar kita terus mengimpor?" tanya Bahlil.
"Demi Allah, menurut saya ini ada unsur kesengajaan. By design," tegasnya.
Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan hasil penelusuran pemerintah yang menemukan 301 lokasi eksplorasi minyak yang belum memiliki rencana pengembangan, meskipun telah mengantongi izin konsesi.
"POD-nya dibuat mundur-mundur," ungkap Bahlil.
Berikut adalah poin penting yang disoroti Menteri Bahlil Lahadalia:
- Evaluasi terhadap 10 sumur minyak yang menunda POD
- Ancaman pencabutan izin konsesi jika pengembangan terus tertunda
- Dugaan sabotase terhadap lifting minyak nasional
- Temuan 301 lokasi eksplorasi tanpa POD
- Perbandingan produksi dan konsumsi minyak Indonesia dari tahun 1996-1997 hingga 2024