Penggunaan AI Grok Ciptaan Elon Musk di Pemerintahan Trump Menuai Sorotan

Penggunaan chatbot kecerdasan buatan (AI) Grok, yang dikembangkan oleh perusahaan xAI milik Elon Musk, di berbagai departemen pemerintahan federal Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, tengah menjadi sorotan tajam. Laporan eksklusif dari Reuters mengungkap bahwa, meskipun Elon Musk mengklaim telah menyelesaikan tugasnya di Departemen Efisiensi Pemerintahan (DOGE) AS, ia diduga memiliki strategi untuk mempertahankan dan bahkan memperluas pengaruhnya dalam pemerintahan. Strategi tersebut melibatkan pemanfaatan Grok, yang diyakini memiliki kemampuan mengakses data sensitif pemerintah.

Menurut sumber yang mengetahui permasalahan ini, DOGE telah mengadopsi versi khusus Grok untuk membantu menelusuri informasi secara efisien dalam upaya mendeteksi potensi pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan dalam pemerintahan. Penggunaan ini meliputi pengajuan pertanyaan kepada Grok, penyusunan laporan, dan analisis data. Namun, yang lebih mengkhawatirkan, DOGE dilaporkan telah mendorong pejabat di Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) untuk menggunakan Grok, meskipun chatbot AI ini belum mendapatkan persetujuan resmi untuk digunakan di departemen tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan terhadap protokol keamanan dan perlindungan data yang ketat.

Potensi Konflik Kepentingan dan Kekhawatiran Privasi

Penggunaan Grok di tingkat pemerintahan federal memicu kekhawatiran serius terkait potensi konflik kepentingan yang melibatkan Elon Musk, mengingat posisinya sebagai pemilik xAI dan berbagai kepentingan bisnisnya yang lain. Kritikus berpendapat bahwa pemerintah secara tidak langsung membayar untuk akses ke teknologi AI miliknya, yang berpotensi memperkaya Musk dan perusahaannya atas biaya pembayar pajak Amerika. Richard Painter, seorang ahli etika yang pernah bekerja untuk Presiden George W. Bush, bahkan menuduh DOGE menekan lembaga pemerintah untuk menggunakan perangkat lunak tersebut demi keuntungan pribadi Musk.

Selain potensi konflik kepentingan, muncul pula kekhawatiran tentang kepatuhan DOGE terhadap undang-undang privasi dan bagaimana data sensitif ditangani. Situs web xAI menyatakan bahwa mereka berhak memantau pengguna Grok untuk "tujuan bisnis tertentu," yang meningkatkan kekhawatiran tentang bagaimana data pemerintah yang diakses oleh chatbot AI ini akan digunakan dan dilindungi.

Bantahan dan Implikasi

Menanggapi laporan tersebut, seorang juru bicara DHS membantah bahwa DOGE mendorong karyawan untuk menggunakan alat atau produk tertentu. Namun, laporan tentang penggunaan Grok di pemerintahan federal tetap memicu perdebatan tentang etika, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan teknologi AI di sektor publik. Implikasinya dapat meluas, memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan teknologi oleh pejabat publik di masa depan.

• Potensi konflik kepentingan Elon Musk
• Penggunaan Grok AI di departemen pemerintahan
• Kepatuhan terhadap undang-undang privasi
• Pengawasan terhadap data sensitif pemerintah
• Akuntabilitas pejabat publik dalam penggunaan teknologi
• Etika penggunaan AI di sektor publik
• Transparansi penggunaan teknologi