Penyelundupan Senjata Pindad ke Papua: Kemenhan Tekankan Pentingnya Pencegahan dan Penegakan Hukum

Kejadian penggagalan penyelundupan senjata api produksi PT Pindad yang ditujukan kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua telah menimbulkan keprihatinan mendalam dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Insiden yang terjadi pada Rabu, 6 Maret 2025 di Kilometer 76, Kabupaten Keerom, Papua, ini mengungkap celah keamanan yang perlu segera ditangani. Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, Kepala Biro Info Pertahanan (Infohan) Setjen Kemenhan RI, menyatakan harapan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Dalam pernyataan resminya di Kantor Kemenhan, Jakarta, Senin (10/3/2025), beliau menekankan komitmen Kemenhan dalam mencegah aksi serupa di masa mendatang.

Kemenhan menyatakan menghormati proses hukum yang tengah berjalan terhadap para tersangka, termasuk seorang mantan anggota TNI yang terlibat. Proses hukum ini dinilai krusial dalam mengungkap jaringan penyelundupan dan memberikan efek jera. Pihak kepolisian, dalam hal ini Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 bersama Polda Papua, telah berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang signifikan. Barang bukti yang disita meliputi:

• 2 pucuk senjata api laras panjang (belum terakit)
• 4 pucuk pistol G2 Pindad
• 632 butir amunisi kaliber 5,56 mm
• 250 butir amunisi 9 mm

Irjen Pol. Petrus Patrige Rudolf Renwarin, Kapolda Papua, mengungkapkan bahwa penangkapan tiga tersangka, salah satunya mantan anggota TNI bernama Yuni Enumbi, merupakan langkah penting dalam membongkar jaringan penyelundupan senjata yang membahayakan stabilitas keamanan di Papua. Besarnya jumlah amunisi yang berhasil diamankan menunjukkan potensi kerusakan yang dapat ditimbulkan jika senjata-senjata tersebut sampai ke tangan KKB.

Kejadian ini menyoroti pentingnya peningkatan pengawasan dan keamanan dalam rantai pasokan senjata api produksi dalam negeri. Kemenhan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur keamanan dan sistem distribusi senjata untuk mencegah kebocoran dan memastikan senjata tidak jatuh ke tangan yang salah. Kerja sama yang erat antara Kemenhan, kepolisian, dan instansi terkait lainnya sangat krusial dalam membangun sistem pencegahan yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan transparan terhadap para pelaku, termasuk mengungkap aktor intelektual di balik penyelundupan, menjadi kunci dalam memberikan efek jera dan mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan. Kemenhan berkomitmen untuk terus memantau dan mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan, serta mengambil langkah-langkah preventif guna memastikan keamanan nasional tetap terjaga.

Lebih jauh, kasus ini juga menjadi pengingat akan pentingnya upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Papua. Menangani akar masalah konflik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat berkontribusi signifikan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dan mengurangi potensi perekrutan anggota KKB. Langkah komprehensif yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari keamanan hingga pembangunan sosial ekonomi, diperlukan untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan di Papua.