Kejaksaan Agung Usut Dugaan Penyimpangan Anggaran Pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek Senilai Triliunan Rupiah

Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah melakukan penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Nilai anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp 9,9 triliun, yang menjadi sorotan karena diduga adanya ketidaksesuaian dengan kebutuhan lapangan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, mengungkapkan bahwa kecurigaan penyidik berawal dari adanya indikasi bahwa pengadaan laptop Chromebook tersebut kurang tepat sasaran, mengingat kondisi infrastruktur internet di Indonesia yang belum merata. Uji coba yang telah dilakukan sebelumnya pada tahun 2019 dengan 1.000 unit Chromebook menunjukkan hasil yang kurang efektif.

Anggaran yang hampir mencapai Rp 10 triliun tersebut terbagi menjadi dua sumber pendanaan utama:

  • Dana yang dialokasikan langsung ke satuan pendidikan dengan total Rp 3,582 triliun.
  • Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 6,399 triliun.

Ketidakefektifan penggunaan Chromebook di Indonesia menjadi perhatian utama. Laptop jenis ini sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil, sementara akses internet di berbagai daerah di Indonesia masih belum merata. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai urgensi dan manfaat dari pengadaan Chromebook dalam skala besar.

"Di Indonesia, internetnya itu belum semua sama. Bahkan, (tersedia) ke daerah-daerah. Sehingga, diduga bahwa ada persekongkolan di situ karena di tahun-tahun sebelumnya sudah dilakukan uji coba, sesungguhnya penggunaan Chromebook itu kurang tepat," jelas Harli.

Sejauh ini, Kejagung belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Namun, penyidikan terus berjalan intensif. Tim penyidik telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, termasuk dua unit apartemen yang diduga milik seorang pejabat aktif di lingkungan Kemendikbudristek, dan menyita sejumlah barang bukti yang relevan dengan kasus ini. Proses hukum akan terus berlanjut untuk mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya dan memastikan keadilan ditegakkan.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut anggaran negara yang sangat besar dan berdampak pada sektor pendidikan. Masyarakat berharap agar proses hukum berjalan transparan dan akuntabel, serta dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.