KPAI Soroti Program Pembinaan Anak di Barak Militer Jawa Barat, Minta Evaluasi Menyeluruh

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meninjau ulang program pembinaan anak yang melibatkan pengiriman mereka ke barak militer. Desakan ini muncul setelah KPAI melakukan pengawasan dan menemukan potensi pelanggaran terhadap hak-hak anak.

Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyampaikan hasil pengawasan kepada pemerintah daerah dan merekomendasikan penghentian sementara program tersebut sampai evaluasi menyeluruh dilakukan, terutama terkait regulasi yang mendasarinya. Kekhawatiran utama KPAI adalah potensi pelabelan dan diskriminasi terhadap anak-anak yang mengikuti program ini.

KPAI menyoroti Surat Edaran Gubernur Jawa Barat yang berpotensi melanggar hak anak, khususnya terkait pelabelan dan non-diskriminasi. Istilah "anak nakal" tidak dikenal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menekankan perlindungan khusus bagi anak-anak yang membutuhkan.

Selain itu, KPAI juga menyoroti ketidaksesuaian sarana dan prasarana di barak militer dengan kebutuhan perlindungan anak. Pelatihan militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan penanganan anak-anak yang memiliki masalah. KPAI menekankan pentingnya perspektif perlindungan anak dalam program pembinaan ini dan mendorong penerapan safe child guarding.

KPAI berencana mengevaluasi dampak program ini terhadap angkatan pertama anak-anak yang dikirim ke barak militer. Meskipun video-video yang beredar menunjukkan hasil positif seperti kepatuhan dan kehadiran di sekolah, KPAI ingin memastikan keberlanjutan dampak positif ini dalam jangka panjang.

Berikut adalah beberapa poin yang menjadi perhatian KPAI:

• Potensi Pelabelan dan Diskriminasi: Penggunaan istilah "anak nakal" dianggap melanggar prinsip non-diskriminasi dalam UU Perlindungan Anak.
• Kesesuaian Sarana dan Prasarana: Barak militer mungkin tidak dilengkapi dengan fasilitas yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan anak-anak.
• Perbedaan Pendekatan: Pelatihan militer berbeda dengan penanganan anak-anak yang membutuhkan pendekatan yang lebih lembut dan suportif.
• Evaluasi Jangka Panjang: KPAI ingin memantau dampak program ini dalam jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan manfaatnya.

KPAI berharap evaluasi yang komprehensif dapat membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk merancang program pembinaan anak yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak.