Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengambil pendekatan unik dalam proses pelantikan puluhan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Alih-alih mengandalkan pertemuan tatap muka atau rekomendasi tradisional, Pramono memilih cara 'senyap' untuk menelusuri latar belakang para calon pejabat tersebut.

Pelantikan ini sendiri didasarkan pada serangkaian surat dan keputusan resmi, termasuk dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, dan Kementerian Dalam Negeri. Keputusan Gubernur Nomor 385 Tahun 2025 menjadi landasan hukum bagi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Dalam acara 'Closing Ceremony JMW 2025' di Jakarta Selatan, Pramono mengungkapkan bahwa ia telah melantik 61 pejabat tanpa gejolak berarti. Menariknya, sekitar 40 di antaranya belum pernah bertatap muka dengannya sebelum pelantikan. Untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang para calon, Pramono memanfaatkan aksesnya ke berbagai lembaga intelijen dan keuangan negara.

"Bahkan dari 61 yang dilantik, mungkin 40 orang saya belum pernah salaman," ujar Pramono. "Kepada pejabat itu saya belum pernah salaman."

Sebagai mantan Sekretaris Tim Penilai Akhir Pemerintah Pusat selama 10 tahun, Pramono memiliki akses ke Badan Intelijen Negara (BIN), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hingga Badan Intelijen Strategis (BAIS). Ia menggunakan jaringan ini untuk melakukan penelusuran latar belakang secara mendalam.

"Sampai bilang 'Kok bisa, Pak Gubernur tau, Pak Wakil Gubernur tau' dan betul-betul senyap, kemarin sudah dilantik," tambahnya.

Pramono mencontohkan bagaimana ia memilih seorang pejabat untuk jabatan strategis yang mengurusi aset, posisi yang biasanya menjadi rebutan. Ia bahkan baru mengenal pejabat tersebut saat pelantikan.

"Bahkan ada satu jabatan yang sangat strategis yang mengurusi aset, biasanya di situlah rebutannya luar biasa. Saya baru kenal ketika saya lantik. Bahkan ketika melantik pun, saya nggak tahu kalau yang namanya Pak Sony orang ini. Dia yang memperkenalkan diri, 'Saya Sony Pak', (dijawab) 'oh baik, besok dua hari lagi kamu menghadap saya''," jelas Pramono.

Berikut daftar lembaga yang digunakan Pramono Anung untuk menelusuri pejabat:

• Badan Intelijen Negara (BIN)
• Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
• Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
• Badan Intelijen Strategis (BAIS)