Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), telah menetapkan target ambisius untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik nasional secara signifikan dalam satu dekade mendatang. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034 yang baru diluncurkan menggarisbawahi komitmen negara terhadap diversifikasi energi dan keberlanjutan.

Menurut RUPTL tersebut, Indonesia menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW) hingga tahun 2034. Dari total kapasitas baru ini, proporsi yang signifikan, yaitu 42,6 GW, akan berasal dari sumber energi baru dan terbarukan (EBT). Selain itu, akan ada penambahan kapasitas penyimpanan energi (storage) sebesar 10,3 GW, sementara sisanya, 16,6 GW, akan berasal dari pembangkit listrik berbasis energi fosil. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menekankan bahwa 76% dari penambahan kapasitas listrik akan berasal dari EBT.

Penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 GW ini akan dibagi menjadi dua tahap, masing-masing selama lima tahun. Pada periode 2025-2029, yang bertepatan dengan masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, direncanakan akan ada penambahan kapasitas pembangkit sebesar 27,9 GW. Rinciannya adalah:

• 12,7 GW (45%) dari pembangkit berbasis energi fosil
• 12,2 GW (44%) dari EBT
• 3 GW (11%) dari storage

Sementara itu, pada periode 2030-2034, penambahan kapasitas pembangkit akan mencapai 41,6 GW, dengan komposisi sebagai berikut:

• 30,4 GW (73%) dari EBT
• 3,9 GW (10%) dari pembangkit fosil
• 7,3 GW (17%) dari storage

Pemerintah juga telah merencanakan penambahan kapasitas pembangkit listrik di berbagai wilayah di Indonesia. Di Sumatra, direncanakan penambahan sebesar 15,1 GW, dengan 9,5 GW berasal dari EBT. Kalimantan akan mengalami penambahan 5,8 GW, dengan 3,5 GW dari EBT. Sulawesi akan bertambah 10,4 GW, dengan 7,7 GW dari EBT. Terakhir, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara akan mendapatkan tambahan 4,7 GW, dengan 2,3 GW dari EBT.

Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya pembangunan industri di wilayah Maluku dan Papua untuk meningkatkan pemanfaatan listrik di sana. Pemerintah akan memprioritaskan pengembangan infrastruktur dan investasi di sektor industri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan permintaan listrik di wilayah tersebut.