markdown Indonesia masih berkutat dengan persoalan impor Bahan Bakar Minyak (BBM). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, bahkan secara terbuka mempertanyakan kebijakan impor BBM yang selama ini dilakukan dari Singapura. Menurutnya, fakta bahwa Indonesia mengimpor BBM dari negara yang notabene tidak memiliki sumber minyak mentah menjadi sebuah ironi yang perlu dievaluasi.

"Bagaimana mungkin kita mengimpor dari negara yang tidak punya minyak?" Ujar Bahlil dalam sebuah forum energi di Jakarta, Senin (26/5/2025). Nada bicara Bahlil mencerminkan rasa frustrasi atas kondisi yang dianggapnya tidak masuk akal. Ia menduga, ada desain tertentu yang menyebabkan situasi ini terus berlanjut. Namun, ia enggan mengungkap secara gamblang siapa pihak-pihak yang dimaksud, dengan alasan data yang ia miliki bersifat internal.

Salah satu fokus utama pemerintah saat ini, lanjut Bahlil, adalah meningkatkan lifting minyak dalam negeri. Pemerintah menargetkan lifting minyak dapat mencapai 900 ribu hingga 1 juta barel per hari pada tahun 2029. Peningkatan produksi minyak dalam negeri diharapkan dapat menekan ketergantungan Indonesia pada impor BBM.

Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan rencana pemerintah untuk menghentikan impor BBM dari Singapura. Keputusan ini didasari oleh pertimbangan harga. Menurutnya, harga beli BBM dari Singapura setara dengan harga beli dari kawasan Timur Tengah. Dengan demikian, pemerintah merasa lebih baik mengalihkan impor BBM langsung dari negara-negara produsen minyak di Timur Tengah.

"Harganya sama saja jika kita impor dari Timur Tengah. Jadi, saya putuskan untuk tidak impor dari sana (Singapura), lebih baik impor dari Timur Tengah," tegas Bahlil. Ia menambahkan, mengimpor dari Timur Tengah, meskipun mungkin mendapat respons yang kurang baik, masih lebih baik daripada diolok-olok oleh Singapura yang tidak memiliki sumber minyak.

Bahlil juga menyinggung bahwa saat ini, impor BBM dari Singapura mencapai 54-59% dari total impor BBM Indonesia. Dengan mengalihkan sumber impor, diharapkan Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada satu negara dan memperoleh harga yang lebih kompetitif.

Kebijakan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mewujudkan kemandirian energi Indonesia dan mengurangi defisit neraca perdagangan yang selama ini terbebani oleh impor BBM.