Praperadilan Hasto Kristiyanto Digugurkan: KPK Berhasil Hindari Persidangan Kedua?

Sidang praperadilan kedua yang diajukan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami babak baru yang mengejutkan. Sidang yang dimulai pada pukul 10.27 WIB tersebut diskors setelah KPK mengajukan permohonan pengguguran. Alasan yang dikemukakan KPK mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021. SEMA ini menyatakan bahwa pemeriksaan praperadilan gugur apabila berkas perkara tindak pidana telah dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan.

Tim Biro Hukum KPK berargumen bahwa berkas perkara Hasto telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sehingga proses praperadilan otomatis gugur. "SEMA nomor 5 tahun 2021 pada bagian A mengenai rumusan kamar pidana, dalam perkara pidana sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima pengadilan serta merta menggugurkan praperadilan," ujar tim hukum KPK, seperti dikutip dari detikNews. Penggunaan SEMA ini menjadi poin krusial dalam permohonan pengguguran sidang praperadilan oleh KPK.

Namun, pihak Hasto melalui kuasa hukumnya, menilai permohonan pengguguran tersebut sebagai penghinaan terhadap proses hukum. Mereka menduga KPK sengaja mempercepat proses pelimpahan berkas untuk menghindari persidangan praperadilan kedua. Kuasa hukum Hasto menduga KPK takut kalah dalam persidangan praperadilan. "Mungkin KPK tidak memikirkan itu, mereka hanya berpikir bahwa mereka takut kalah, sehingga dengan cara seperti ini mereka potong," ungkap kuasa hukum Hasto.

Pernyataan tersebut menimbulkan spekulasi mengenai strategi KPK dalam menghadapi gugatan praperadilan Hasto. Apakah langkah ini merupakan strategi hukum yang efektif atau justru langkah yang berisiko menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang transparansi proses hukum? Publik menanti kejelasan lebih lanjut mengenai hal ini. Sementara itu, sidang perdana Hasto di Pengadilan Tipikor telah dijadwalkan pada Jumat, 14 Maret 2025, pukul 09.20 WIB, dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), sebagaimana tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat.

Langkah KPK ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas SEMA Nomor 5 Tahun 2021 dalam konteks penegakan hukum. Apakah SEMA ini memberikan celah bagi pihak yang berwenang untuk menghindari proses praperadilan dengan cara mempercepat pelimpahan berkas perkara? Debat hukum ini perlu dikaji lebih mendalam agar dapat memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak. Persidangan selanjutnya akan menjadi ujian bagi sistem peradilan Indonesia untuk memberikan keadilan dan transparansi dalam proses hukum ini. Perkembangan kasus ini akan terus dipantau dan dilaporkan.

Fakta-fakta penting terkait gugatan praperadilan Hasto Kristiyanto jilid kedua:

• Sidang praperadilan kedua diskors.
• KPK mengajukan permohonan pengguguran sidang berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021.
• Berkas perkara Hasto telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.
• Pihak Hasto menilai permohonan pengguguran sebagai penghinaan terhadap proses hukum.
• Sidang perdana di Pengadilan Tipikor dijadwalkan pada 14 Maret 2025.

Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum di Indonesia. Publik berharap agar semua pihak dapat mematuhi hukum dan menjunjung tinggi prinsip keadilan. Perkembangan selanjutnya akan terus menjadi perhatian publik dan media.