Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menyampaikan permohonan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pembinaan siswa yang dilaksanakan di lingkungan barak militer. Permintaan ini diajukan sehubungan dengan potensi pelanggaran hak-hak anak yang mungkin timbul akibat program tersebut.

Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan hasil pengawasan sementara kepada Pemerintah Daerah Jawa Barat. Salah satu poin utama dalam hasil pengawasan tersebut adalah rekomendasi penghentian sementara program, hingga evaluasi komprehensif dilakukan, terutama terkait dengan regulasi yang mendasari pelaksanaan program.

KPAI menyoroti beberapa aspek yang menjadi perhatian, termasuk potensi pelabelan negatif terhadap siswa yang mengikuti program. Pelabelan seperti "anak nakal" dinilai dapat mengarah pada diskriminasi, mengingat Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengenal istilah tersebut. Jasra Putra menegaskan bahwa penyebutan anak-anak nakal berpotensi melanggar hak anak, terutama terkait labeling dan non-diskriminasi. Dalam UU Perlindungan Anak, yang diakui adalah anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Selain itu, KPAI juga menyoroti sarana dan prasarana yang digunakan dalam program pembinaan, serta metode pelatihan yang diberikan kepada para siswa. KPAI menekankan bahwa pola pendidikan dan pelatihan bagi anak-anak tidak boleh disamakan dengan pelatihan yang diberikan kepada calon prajurit TNI. Pendekatan yang berperspektif perlindungan anak harus menjadi landasan utama dalam setiap kegiatan yang melibatkan anak-anak.

Jasra Putra menambahkan bahwa pelatihan bagi para pembina dan pelatih yang berinteraksi dengan siswa sangat penting. Mereka perlu dibekali dengan pemahaman mengenai etika berhadapan dengan anak, cara berkomunikasi yang efektif, dan kesadaran bahwa anak-anak memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa. Perspektif perlindungan anak harus menjadi bagian integral dari setiap interaksi.

KPAI juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap dampak program pembinaan terhadap perubahan perilaku siswa. Meskipun terdapat indikasi awal bahwa siswa menjadi lebih patuh dan tidak bolos sekolah, KPAI ingin memastikan bahwa perubahan positif tersebut bersifat permanen dan tidak hanya sementara. Evaluasi yang mendalam diperlukan untuk memahami efektivitas program dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan.

Dengan adanya evaluasi menyeluruh, KPAI berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa program pembinaan siswa di barak militer selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan memberikan manfaat yang optimal bagi perkembangan mereka.