Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, menyampaikan desakan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap insiden pendudukan lahan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Tangerang Selatan oleh ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya beberapa waktu lalu.

Menanggapi permintaan tersebut, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Wira Satya Triputra, menyatakan bahwa pihaknya akan sepenuhnya mendukung dan mengawal setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait penanganan ormas bermasalah. Beliau menegaskan bahwa Polri sebagai aparat penegak hukum siap menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Ini adalah bentuk kebijakan pemerintah dan kami akan mendukungnya," ujar Kombes Pol. Wira Satya Triputra kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Senin (26/5/2025). Beliau menambahkan bahwa kepolisian akan selalu siap siaga untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menindak tegas segala bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh ormas manapun.

Sebelumnya, Puan Maharani telah menyampaikan keprihatinannya atas maraknya aktivitas ormas yang cenderung anarkis dan meresahkan. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan ormas-ormas yang terindikasi melakukan praktik premanisme. Jika terbukti melakukan pelanggaran hukum dan mengganggu ketertiban, Puan meminta agar ormas tersebut segera dibubarkan.

"Jika memang ada indikasi premanisme, segera bubarkan. Jangan sampai negara kalah dengan aksi-aksi premanisme," tegas Puan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Minggu (25/5/2025). Ia juga meminta aparat penegak hukum untuk melakukan evaluasi secara komprehensif terkait hal ini.

Pernyataan Puan Maharani ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemerintah telah berulang kali menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk tindakan premanisme dan anarkisme yang dilakukan oleh ormas manapun. Hal ini dilakukan demi menciptakan suasana yang kondusif bagi pembangunan dan kemajuan bangsa.

Berikut beberapa poin penting yang menjadi perhatian dalam isu ini:

• Desakan Penindakan Tegas: Ketua DPR RI meminta pemerintah untuk menindak tegas ormas yang mengganggu ketertiban umum.
• Dukungan Polri: Polda Metro Jaya menyatakan kesiapannya untuk mendukung dan mengawal kebijakan pemerintah terkait penanganan ormas bermasalah.
• Evaluasi Ormas: Pemerintah diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap ormas yang terindikasi melakukan praktik premanisme.
• Penegakan Hukum: Aparat penegak hukum diminta untuk bertindak tegas terhadap ormas yang melanggar hukum dan mengganggu ketertiban.

Upaya penegakan hukum terhadap ormas yang melanggar aturan diharapkan dapat memberikan efek jera dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib bagi seluruh masyarakat.