Gelombang diskusi publik mencuat setelah sebuah video viral memperlihatkan dugaan pemasangan eskalator di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Menanggapi kehebohan tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa inisiatif ini berada di bawah wewenang pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi tidak memiliki keterlibatan langsung.

"Itu ranah pusat, bukan kami," ujar Luthfi usai menghadiri Rapat Kerja Musrenbang Jawa Tengah Tahun 2025 di Semarang, Senin (26/5/2025). Ia mengarahkan media untuk mencari klarifikasi lebih lanjut kepada pihak yang berwenang terkait proyek tersebut.

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, sebelumnya menjelaskan bahwa rencana pemasangan stairlift di Candi Borobudur merupakan bagian dari persiapan menyambut kunjungan kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Nasbi mengungkapkan bahwa keterbatasan waktu dalam agenda kunjungan menjadi pertimbangan utama dalam penyediaan fasilitas tersebut. Tujuannya adalah untuk mempermudah akses menuju puncak candi bagi para tamu negara.

"Presiden Perancis dalam kunjungan kenegaraan memiliki waktu yang terbatas. Tidak seperti kita yang berlibur di Borobudur seharian penuh. Waktunya sangat ketat, sehingga disiapkan fasilitas untuk memudahkan beliau menapaki setiap tingkat di Borobudur," jelas Nasbi di Jakarta, Senin (26/5/2025).

Isu ini memicu perdebatan mengenai pelestarian warisan budaya dan aksesibilitas bagi para pengunjung. Berikut adalah beberapa poin yang menjadi sorotan:

• Dampak Visual: Pemasangan eskalator atau stairlift dikhawatirkan dapat merusak estetika visual Candi Borobudur sebagai bangunan bersejarah.
• Integritas Struktur: Kekhawatiran muncul mengenai potensi kerusakan pada struktur candi akibat pemasangan dan penggunaan fasilitas modern.
• Aksesibilitas Universal: Di sisi lain, sebagian pihak berpendapat bahwa penyediaan fasilitas aksesibilitas dapat memungkinkan lebih banyak orang, termasuk penyandang disabilitas dan lansia, untuk menikmati keindahan Candi Borobudur.
• Konsultasi Publik: Kurangnya konsultasi publik sebelum pengambilan keputusan terkait pemasangan fasilitas ini menjadi sorotan.

Perkembangan isu ini masih terus berlanjut, dan diharapkan ada dialog yang konstruktif antara pemerintah, ahli warisan budaya, dan masyarakat untuk mencari solusi terbaik yang menghormati nilai-nilai sejarah dan budaya Candi Borobudur.