Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menggarisbawahi urgensi modernisasi sektor maritim Indonesia dengan fokus utama pada pengurangan emisi karbon. Dalam sambutannya di acara Indonesia Maritime Week (IMW) di JCC Senayan, Jakarta, AHY menyampaikan keprihatinannya mengenai usia armada kapal di Indonesia yang mayoritas telah melampaui 20 tahun. Data dari Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan bahwa kapal-kapal tua ini, didominasi oleh kapal penangkap ikan dan kapal niaga, menjadi penyumbang signifikan terhadap emisi karbon di laut.

AHY menekankan perlunya tindakan segera untuk menghentikan penggunaan kapal-kapal beremisi tinggi secara bertahap dan mempercepat adopsi alternatif rendah karbon. Langkah ini krusial untuk mencapai target pengurangan emisi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Selain modernisasi armada kapal, AHY juga memiliki visi untuk mengembangkan pelabuhan ramah lingkungan yang dilengkapi dengan fasilitas pengisian daya untuk kapal listrik, serta infrastruktur pengisian bahan bakar LNG dan hidrogen.

"Negara-negara ASEAN lainnya, seperti halnya Tiongkok, sudah melakukan hal ini. Kita tidak boleh ketinggalan," tegas AHY, menyoroti pentingnya Indonesia untuk tidak tertinggal dalam penerapan teknologi hijau di sektor maritim. Pemerintah juga telah menetapkan prioritas pengembangan pelabuhan di wilayah timur Indonesia, khususnya Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara, dengan tujuan mengurangi biaya logistik dan meningkatkan aksesibilitas.

AHY menyadari bahwa transisi menuju sektor maritim yang lebih berkelanjutan memerlukan dukungan finansial yang kuat. Ia berencana untuk melonggarkan skema pembiayaan di sektor maritim guna mendorong dekarbonisasi. Saat ini, pembiayaan di sektor ini masih didominasi oleh pinjaman komersial umum yang berisiko. Oleh karena itu, AHY telah menetapkan sejumlah restrukturisasi, termasuk:

• Pengembangan skema pembiayaan hijau dengan suku bunga yang lebih rendah.
• Skema pembiayaan campuran yang melibatkan kemitraan publik dan swasta.
• Pembangunan fasilitas investasi maritim khusus yang berpotensi didukung oleh dana pemerintah atau obligasi hijau.

AHY mengakui bahwa meskipun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak-pihak lain telah meletakkan dasar yang penting, sektor maritim Indonesia masih menghadapi kesenjangan yang signifikan dalam hal pendanaan dan infrastruktur. Ia berharap dengan langkah-langkah yang telah direncanakan, Indonesia dapat mempercepat transisi menuju sektor maritim yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.