Dukungan terhadap program Koperasi Merah Putih (KMP) bergulir dari anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam. Dalam rapat kerja bersama Menteri Koperasi, Budi Arie, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Mufti menyampaikan dukungan tersebut dengan sejumlah catatan penting.

Mufti Anam, yang merupakan legislator dari Fraksi PDIP, menekankan harapannya agar Koperasi Merah Putih dapat menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Ia menggarisbawahi pentingnya program ini untuk memberdayakan masyarakat di berbagai daerah.

"Kami di PDIP mendukung penuh jika Koperasi Merah Putih benar-benar membawa dampak positif bagi kesejahteraan rakyat," tegas Mufti dalam rapat tersebut. Ia menambahkan bahwa partainya berharap KMP dapat menjadi solusi pamungkas untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Namun, di balik dukungan tersebut, Mufti Anam juga menyampaikan kekhawatirannya. Ia mengingatkan agar program Koperasi Merah Putih tidak justru menjadi beban bagi masyarakat desa. Ia menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi yang ketat agar KMP tidak disalahgunakan.

"Kami juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa Koperasi Merah Putih tidak menjadi 'monster' yang justru merugikan rakyat sendiri," ujarnya dengan nada serius.

Salah satu poin krusial yang disoroti oleh Mufti adalah sumber pendanaan Koperasi Merah Putih. Ia mempertanyakan penggunaan dana pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang jaminannya berasal dari dana desa. Menurutnya, hal ini berpotensi bertentangan dengan prinsip kemandirian dan kedaulatan ekonomi desa.

"Jika Koperasi Merah Putih ini diambil dari dana pinjaman Himbara yang jaminannya adalah dana desa, apakah itu tidak justru bertentangan dengan kemandirian desa dan juga kedaulatan ekonomi desa?" tanya Mufti kepada Menteri Koperasi.

Mufti Anam juga menyampaikan kekhawatirannya bahwa Koperasi Merah Putih akan bernasib sama dengan program koperasi sebelumnya, seperti Koperasi Unit Desa (KUD), yang pada akhirnya terbengkalai. Ia meminta jaminan konkret dari Menteri Budi Arie bahwa KMP tidak akan menjadi alat bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan praktik korupsi.

"Saya sering bertanya-tanya, apakah benar rakyat diberdayakan dengan adanya KMP ini, atau jangan-jangan masa depan mereka digadaikan?" ungkapnya.

"Kami ingin mendapatkan jaminan yang konkret dari Pak Menteri agar KMP ini tidak bernasib sama seperti KUD dan BUMDes. Bagaimana Pak Menteri bisa memastikan bahwa KMP ini bukan monster baru yang jadi alat bancakan dari oknum-oknum di desa?" Mufti Anam menutup pernyataannya dengan pertanyaan-pertanyaan krusial yang membutuhkan jawaban dan tindakan nyata dari pemerintah.