Pemerintah Australia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Anthony Albanese tengah mempertimbangkan langkah untuk mengambil alih kembali kendali Pelabuhan Darwin, sebuah fasilitas strategis yang saat ini dioperasikan oleh perusahaan Tiongkok, Landbridge Group. Rencana ini memicu reaksi keras dari Duta Besar Tiongkok untuk Australia, Xiao Qian, yang menyebut tindakan tersebut sebagai sebuah pelanggaran etika bisnis.

Pelabuhan Darwin, yang terletak di Northern Territory, memiliki nilai strategis yang signifikan karena kedekatannya dengan negara-negara Asia dan perannya sebagai pangkalan bagi Marinir Amerika Serikat. Pada tahun 2015, pemerintah Australia menyetujui perjanjian sewa selama 99 tahun dengan Landbridge Group, sebuah perusahaan energi dan infrastruktur Tiongkok. Keputusan ini menuai kritik luas dan meningkatkan pengawasan terhadap penjualan aset-aset infrastruktur penting Australia kepada pihak asing.

Perdana Menteri Albanese menyatakan bahwa Pelabuhan Darwin harus berada di bawah kendali Australia. Ia berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembalikan pelabuhan tersebut ke tangan Australia. Albanese juga mengkritik pemerintahan konservatif sebelumnya yang ia tuduh telah "menjual" pelabuhan tersebut kepada perusahaan yang memiliki hubungan dengan pemerintah Tiongkok.

Duta Besar Xiao mendesak pemerintah Australia untuk menghormati kontrak yang telah disepakati dengan Landbridge Group. Ia berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan seperti Landbridge seharusnya didukung, bukan dihukum. Xiao juga menyoroti bahwa langkah Australia tersebut tidak etis, karena berusaha mengambil kembali pelabuhan setelah perusahaan Tiongkok berhasil membuatnya menguntungkan.

Kontroversi seputar Pelabuhan Darwin menyoroti meningkatnya ketegangan antara Australia dan Tiongkok terkait investasi asing dan keamanan nasional. Pemerintah Australia semakin berhati-hati terhadap investasi Tiongkok di sektor-sektor strategis dan berupaya untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Sementara itu, Tiongkok menuduh Australia melakukan diskriminasi terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok dan melanggar prinsip-prinsip perdagangan bebas.

Berikut poin-poin penting yang perlu diperhatikan:

• Australia mempertimbangkan untuk mengambil alih kembali Pelabuhan Darwin dari perusahaan Tiongkok, Landbridge Group.
• Duta Besar Tiongkok untuk Australia mengecam rencana tersebut sebagai tindakan yang tidak etis.
• Pelabuhan Darwin memiliki nilai strategis karena lokasinya dan perannya sebagai pangkalan Marinir AS.
• Perdana Menteri Albanese mengkritik pemerintahan sebelumnya karena telah menyewakan pelabuhan kepada perusahaan Tiongkok.

• Kontroversi ini mencerminkan meningkatnya ketegangan antara Australia dan Tiongkok terkait investasi asing dan keamanan nasional.

• Perkembangan Situasi: Pemerintah Australia sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perjanjian sewa Pelabuhan Darwin dan mempertimbangkan berbagai opsi untuk mengambil alih kembali kendali. Proses ini diperkirakan akan memakan waktu dan melibatkan negosiasi yang kompleks dengan Landbridge Group.

• Implikasi Regional: Keputusan Australia terkait Pelabuhan Darwin dapat berdampak signifikan terhadap hubungan Australia-Tiongkok dan dinamika keamanan regional. Langkah ini dapat memperburuk ketegangan antara kedua negara dan mendorong Tiongkok untuk mengambil tindakan balasan.

• Respon Amerika Serikat: Amerika Serikat telah menyatakan keprihatinannya terkait kepemilikan Tiongkok atas Pelabuhan Darwin dan mendukung upaya Australia untuk mengambil alih kembali kendali. Washington kemungkinan akan terus memberikan dukungan kepada Canberra dalam menghadapi tekanan dari Beijing.

• Dampak Ekonomi: Pengambilalihan Pelabuhan Darwin dapat berdampak terhadap investasi Tiongkok di Australia dan perdagangan antara kedua negara. Perusahaan-perusahaan Tiongkok mungkin menjadi lebih enggan untuk berinvestasi di Australia jika mereka merasa tidak aman dan diperlakukan tidak adil.